Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI dari dapil NTB, Evi Apita Maya mendorong agar pengelolaan sumber daya alam harus dipastikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi daerah penghasil dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah NTB.
Hal itu disampaikan anggota Senator NTB itu dalam Rapat Kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membahas sejumlah isu strategis sektor energi nasional. Termasuk berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di NTB.
Salah satu hal yang disoroti oleh Evi adalah pengelolaan sumber daya mineral di NTB. Keberadaan PT Amman Mineral, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Newmont, merupakan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun, besarnya aktivitas pertambangan perlu diikuti dengan kontribusi yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
“Pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah perlu menjadi perhatian agar kekayaan sumber daya alam NTB turut memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.
Selain itu, hasil pengolahan mineral juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi industri bernilai tambah. Smelter AMMAN, misalnya, memiliki kapasitas produksi asam sulfat hingga 830.000 ton per tahun. Potensi produk samping ini diharapkan dapat dimanfaatkan lebih lanjut, salah satunya melalui pengembangan industri pupuk di NTB.
“Dengan demikian, kegiatan pertambangan tidak hanya menghasilkan komoditas utama, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya industri turunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi daerah,” katanya.
Potensi energi terbarukan juga menjadi perhatian. Sebagai salah satu daerah penghasil jagung, NTB memiliki sumber biomassa berupa tongkol jagung yang berpeluang dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Pemanfaatan limbah pertanian ini perlu terus dikaji dan dikembangkan agar memiliki nilai tambah, sekaligus mendukung diversifikasi sumber energi di daerah.
Pada kesempatan itu Evi juga mengungkap terkait perrsoalan pemerataan akses listrik juga perlu mendapat perhatian. Masih terdapat desa di NTB yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Penyelesaian akses listrik bagi tiga desa di pulau Sumbawa yang tersisa ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027.
“Kondisi pasokan listrik di sejumlah wilayah Sumbawa yang masih belum sepenuhnya terpenuhi juga membutuhkan perhatian dan tindak lanjut,” serunya.
Berbagai masukan tersebut menegaskan bahwa kebijakan energi nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah. Kemandirian energi bukan hanya tentang kemampuan memenuhi kebutuhan energi secara nasional.
“Tetapi juga memastikan potensi daerah dapat berkembang, akses energi semakin merata, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (ndi)




