ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, S.E., meminta Pemkot Mataram memperkuat pengawasan dan penataan terhadap sejumlah sektor yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Mulai dari pendataan pendatang, penertiban pedagang kaki lima (PKL), hingga pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Misban menilai, keberadaan pendatang di Kota Mataram perlu menjadi perhatian pemerintah. Pendataan harus dilakukan secara optimal, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi agar keberadaan dan aktivitas mereka dapat terpantau dengan baik.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai pendatang yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara terarah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, Misban juga menyoroti penataan kawasan perdagangan, khususnya lokasi yang masih memiliki lahan kosong dan berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas berjualan. Ia meminta pemerintah memasang tanda atau papan informasi mengenai larangan dan ketentuan berjualan di kawasan tersebut.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat maupun pedagang mengetahui aturan sejak awal. Jangan sampai pedagang telanjur membuka lapak dan menjalankan usaha, kemudian pemerintah melakukan pelarangan karena lokasi tersebut tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan.
“Jangan sampai mereka jualan dulu, baru kita larang. Mumpung masih ada tempat-tempat yang kosong, kita pasang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan,” tegasnya.
Misban juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan PKL dan UMKM melalui program pembinaan yang terencana. Ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk bidang perindustrian, untuk menyampaikan secara terperinci program pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Menurutnya, informasi mengenai jenis dan jadwal pelatihan perlu disampaikan kepada DPRD, sehingga Komisi II dapat melakukan pengawasan sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan program tersebut.
“Pelatihan-pelatihan apa yang akan dilaksanakan tahun depan agar kami juga bisa melihat dan mengarahkan masyarakat. Jadwal pelatihannya berapa kali dalam setahun perlu disampaikan kepada Komisi II,” ujarnya.
Di sisi lain, politisi Hanura ini turut mendorong pengembangan diversifikasi pertanian di lingkungan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam komoditas pangan, seperti cabai dan tanaman kebutuhan sehari-hari lainnya.
Ia berharap, pemanfaatan lahan pekarangan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. (fit)




