Mataram (suarantb.com) – Sebanyak 38 murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng) diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 17 Januari 2026 lalu.
Kondisi yang terjadi di Darmaji ini mendapat atensi dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB. Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik menegaskan untuk menindaklanjuti kondisi yang terjadi di lapangan, bila perlu menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG pemasok menu ke sekolah tersebut.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Kepala Regional BGN untuk mengusulkan ke pusat agar dilakukan penutupan sementara terhadap SPPG yang mengelola dapur MBG yang diduga bermasalah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu, 18 Januari 2025.
Penutupan sementara, lanjut Kepala Dinas Kominfotik NTB itu bertujuan agar aparat bisa melakukan evaluasi dan investasi secara menyeluruh, objektif, dan terukur tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan. Selama ditutup, pihaknya mendorong untuk dilakukan evaluasi seluruh aspek operasional SPPG.
“Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas, dan kemampuan juru masak. Hingga proses pembelian bahan pangan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Aka juga mendorong APH untuk menelusuri potensi kelalaian pada proses pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa. Pemeriksaan juga difokuskan pada kepatuhan seluruh tahapan produksi terhadap standar yang berlaku, mulai dari proses pembersihan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Perlu juga meningkatkan standar sanitasi di dapur penyedia layanan. Meliputi sterilisasi alat makan, perbaikan kualitas air yang digunakan dalam proses produksi, serta penataan alur pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.
“Semua dievaluasi dan diinvestigasi. Bila diperlukan aparat penegak hukum masuk, maka kami persilakan untuk dilakukan penyelidikan atas kejadian ini,” tegasnya.
Untuk menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), Satgas MBG NTB juga mengimbau seluruh SPPG di NTB agar meningkatkan kehati-hatian serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, ditekankan sebagai prioritas utama melalui pengelolaan dapur yang disiplin, higienis, dan bertanggung jawab.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB hingga dengan akhir tahun 2025 telah menjangkau 1,65 juta sasaran. Dengan rincian balita sebanyak 153.788 jiwa, PAUD, RA, dan TK lebih dari 213 ribu anak, SD, MI, SMP, MTs lebih dari 960 ribu peserta didik, SMA/SMK/MA lebih dari 238 ribu peserta didik.
Selanjutnya sasaran di SLB telah mencapai 2.242, di Pondok Pesantren 5.095, PKBM 3.348, Ibu Hamil (bumil) 25.423 jiwa, Ibu Menyusui 58.233 jiwa, guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu lebih dari 29 ribu orang.
Sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat 601 SPPG sudah beroperasi. Terdiri dari 552 SPPG mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG Pondok Pesantren, 3 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Dari jumlah itu, bangunan baru sebanyak 194 unit, rumah dialihfungsikan untuk kebutuhan dapur sebanyak 95 unit, rumah makan/restoran 34 unit, ruko dan rukan 100 unit lebih, serta pergudangan dan sarana lainnya sebanyak puluhan unit.
Di samping itu, program unggulan Pemerintah Pusat ini juga telah menyerap ribuan tenaga kerja. Lebih dari 25 ribu orang telah bekerja di NTB dan telah menjadi pengungkit ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang luas. Hingga akhir Desember 2025, tercatat sekitar 25.982 tenaga kerja terlibat langsung dalam operasional SPPG.
DI antaranya Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, Koordinator Lapangan dan Kepala Juru Masak, Juru Masak, Petugas Porsi, dan Petugas Persiapan. Ada juga pengemudi distribusi, petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.
“Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40–45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran,” ujarnya. (era)
