Praya (suarantb.com) – Pusat Advokasi dan Aksi Pemuda Nusa Tenggara Barat (PAAP NTB) mendesak pihak kepolisian untuk mengusut secara profesional dugaan pemberian susu kedaluwarsa oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah kepada siswa.
Dugaan tersebut mencuat setelah beberapa anak mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi susu tersebut, bahkan sebagian harus dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Sekretaris Jenderal PAAP NTB, Muhammad Zulkarnaen, S.H., menyampaikan bahwa peristiwa ini perlu diusut secara serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Adanya anak-anak yang sampai harus mendapatkan perawatan medis menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap ringan. Karena itu, kami mendorong Kepolisian untuk mengusutnya secara objektif dan menyeluruh,” ujar Muhammad Zulkarnaen, S.H.
PAAP NTB menilai dugaan tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 360.
‘’Ketentuan tersebut pada prinsipnya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang terbukti melanggar,’’ tegasnya.
Menurutnya, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti adanya pelanggaran hukum atau kelalaian, maka perkara ini harus diproses secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi keadilan bagi para korban dan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menggelar investasi khusus untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan murid di Desa Darmaji dan Muncan Kecamatan Kopang, akhir pekan kemarin.
Investasi digelar secara menyeluruh dengan melibatkan instansi terkait. Selama proses investigasi berlangsung semua operasional dapur MBG yang terkait dalam penyaluran MBG di wilayah terdampak untuk sementara waktu dihentikan atau ditutup.
“Pemerintah daerah akan menutup sementara SPPG (dapur MBG) yang terbukti bermasalah untuk dilakukan evaluasi kembali kelayakanya,” ujar Kepala Dikes Loteng Dr. H. Suardi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (18/1/2026). (r)
