Mataram (suarantb.com) – Pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk 13 jabatan eselon II yang masih lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB masih bergulir di pusat. Sejak diserahkan nama-nama termasuk dengan Curriculum Vitae (CV) calon anggota tim Pansel oleh Pemprov NTB pada pekan lalu, hingga kini belum mendapat lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Tri Budiprayitno mengatakan, sebelum mengeluarkan izin, BKN perlu memastikan sejumlah persoalan. Misalnya berkaitan dengan formasi dan keterwakilan unsur birokrasi dan di luar birokrasi.
“Nah pola ini kan jarang terjadi. Sehingga dari pihak BKN juga sedang mempelajari pola terbaik seperti apa,” ujarnya, Rabu, 28 Januari 2026.
Menurutnya, jabatan eselon II yang masih lowong saat ini cukup banyak. Sehingga Pemprov menggunakan skema baru dengan membagi pansel menjadi dua tim dengan masing-masing tim berjumlah ganjil.
Pembagian pansel menjadi dua tim ini sebagai bentuk antisipasi membeludaknya pendaftar, dengan tetap mengedepankan proses penilaian yang lebih fokus dan mendalam, bukan asal-asalan.
Komposisi pansel juga disesuaikan dengan bidang jabatan yang diseleksi. Untuk jabatan di sektor kesehatan, akan melibatkan unsur profesional sesuai dengan bidang tersebut. “Untuk jabatan direktur dan wadir di rumah sakit kita usulkan profesional dari bidang kesehatan,” ungkapnya.
Menyinggung soal pengisian 13 jabatan kemungkinan molor dari target gubernur yang sempat mengatakan seluruh OPD harus terisi sebelum puasa, Pemprov NTB ingin melaksanakan setiap tahapannya, mengacu pada ketentuan yang berlaku. “Kita sih inginnya cepat saja, tapi memang ada prosedur yang harus kita lalui,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen Pemprov NTB segera menuntaskan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru. Menurutnya, salah satu cara untuk mempercepat tercapainya program prioritas adalah dengan penguatan SDM melalui SOTK baru.
Selain menuntaskan struktur birokrasi, penataan aset juga menjadi kunci cepatnya realisasi sejumlah program prioritas yang ingin dicapai gubernur dan wakil gubernur di sisa empat tahun masa kepemimpinan. Perlu juga akselerasi dan sinergi untuk menuntaskan persoalan strategis daerah, seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya.
“Sinkronisasi program antar-OPD, Pemkab/Pemkot serta kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Senin, 21 Januari 2026.
Untuk memastikan efektivitas program tahun 2026, Mantan Bupati Bima dua periode itu menilai perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada Renstra, cascading program, serta rencana program 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan.
Saat ini, tersisa sekitar 13 jabatan eselon II yang belum memiliki kepala. Di antaranya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya ada Kepala Dinas Kebudayaan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Ada juga Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan pada RSUD; Wakil Direktur Umum dan Operasional pada RSUD; Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada RSUD; Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD. (era)
