Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram berharap rencana normalisasi Sungai Ancar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I dapat terealisasi pada awal tahun 2026. Normalisasi tersebut dinilai mendesak untuk mencegah pendangkalan sungai yang berpotensi menimbulkan luapan air, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan bahwa rencana normalisasi Sungai Ancar, khususnya di wilayah Kekalik Jaya dan sekitarnya, tetap menjadi kewenangan BBWS Nusa Tenggara I dan saat ini masih dalam tahap persiapan. “Rencana normalisasi Sungai Ancar tetap dilaksanakan oleh BBWS. Saat ini mereka masih dalam tahap persiapan. Mudah-mudahan awal tahun ini sudah bisa terealisasi,” ujarnya, pekan kemarin.
Menurut Lale, pelaksanaan normalisasi sungai membutuhkan persiapan teknis yang matang, termasuk proses lelang tender dan kesiapan tenaga pelaksana di lapangan. Hal tersebut menjadi penting agar pekerjaan perawatan ruang sungai dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, terutama di wilayah hulu, berpotensi meningkatkan debit air sungai secara signifikan. Jika pendangkalan tidak segera ditangani, luapan air dikhawatirkan kembali terjadi dan mengancam permukiman warga di sekitar bantaran sungai.
“Normalisasi ini merupakan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko banjir luapan, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Ancar,” katanya.
Selain normalisasi, Pemkot juga sebelumnya telah mengusulkan pembangunan peninggian talud serta pemasangan bronjong di kedua sungai tersebut. “Untuk peninggian talud dan bronjong di Sungai Ancar dan Sungai Unus, sudah kami ajukan proposalnya ke BBWS. Pekerjaannya sedang berlangsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp25 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp15 miliar dialokasikan untuk penanganan Sungai Ancar dan Rp10 miliar untuk Sungai Unus.
Sementara itu, Camat Sekarbela, Arief Sariawan, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari BBWS terkait jadwal pasti normalisasi Sungai Ancar. Ia mengungkapkan, sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi antara pihak kecamatan, kelurahan, dan BBWS.
“Pada koordinasi terakhir, kami diminta untuk mengidentifikasi titik-titik sumber luapan air, mulai dari Sungai Unus hingga Sungai Ancar. Data tersebut sudah kami sampaikan,” ujarnya.
Menurut Arief, identifikasi bersama tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya luapan air sekaligus memastikan kondisi bronjong dan talud yang ada masih layak atau perlu diperbaiki. Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penanganan yang lebih tepat dan terintegrasi ke depan. (pan)
