PEMBATALAN kerja sama pengelolaan eks Bandara Selaparang antara Pemerintah Kota Mataram dan PT Angkasa Pura menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram dari, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE, menilai langkah PT Angkasa Pura yang menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada pihak ketiga secara sepihak mencerminkan buruknya etika dalam berkontrak.
Hal itu disampaikan Gus Arik, sapaan akrabnya saat dimintai tanggapan terkait batalnya pengelolaan eks Bandara Selaparang oleh Pemkot Mataram, meski sebelumnya telah ada kesepakatan atau agreement antara kedua belah pihak.
“Kalau hemat saya sebagai warga Kota Mataram, tentu kami merasakan kekecewaan. Saya hanya ingin memastikan bahwa Pemerintah Kota Mataram sudah berusaha maksimal untuk mengikuti kontrak kerja sama dengan PT Angkasa Pura,” ujarnya.
Menurutnya, apabila PT Angkasa Pura membatalkan perjanjian tersebut dan menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, secara hukum hal itu memang menjadi hak perusahaan. Namun, dari sisi etika dan komitmen kerja sama, keputusan tersebut dinilai tidak pantas.
Gus Arik menjelaskan, pembatalan kerja sama tersebut juga berimplikasi terhadap kewajiban pajak yang melekat pada aset eks Bandara Selaparang. Ia menegaskan, tidak ada lagi alasan untuk memberikan keringanan pajak apabila PT Angkasa Pura enggan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Saya mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk segera menagih tunggakan-tunggakan itu. Bila perlu, pasangi saja plang di sana bahwa eks bandara ini menunggak pajak sekian kepada Pemerintah Kota Mataram,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat menekankan, eks Bandara Selaparang memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaannya seharusnya diarahkan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan bisnis.
Ia meyakini, Pemerintah Kota Mataram sebenarnya telah memiliki konsep yang matang terkait pengelolaan eks Bandara Selaparang agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas serta mendukung pembangunan daerah.
Meski demikian, Gus Arik menyatakan pihaknya akan mencermati lebih lanjut seperti apa bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk PT Angkasa Pura. Ia menilai, wajah dan fungsi eks Bandara Selaparang ke depan akan menjadi tolok ukur apakah keputusan tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kita akan lihat nanti pihak ketiga atau swasta ini akan mengelola eks bandara itu menjadi apa dan bagaimana. Seperti apa rupa pengelolaan dan wajah eks Bandara Selaparang ke depan,” pungkasnya. (fit)
