Mataram (suarantb.com) – Kinerja institusi kepolisian tengah ramai menjadi sorotan publik belakangan ini. Kondisi tersebut turut menggaungkan wacana agar kepolisian tidak lagi berada di bawah Presiden, tapi dileburkan menjadi bagian dalam institusi Kementerian Dalam Negara (Mendagri).
Namun demikian wacana peleburan kepolisian ke kementerian dalam negeri tersebut tidak sepenuhnya disetujui semua pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda yang menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
Menurut Baiq Isvie, posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Skema ini dinilai mampu menjaga kejelasan garis komando serta selaras dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Isvie.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD NTB tiga periode itu menekankan bahwa peran Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup penjagaan ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional hingga daerah.
Dia menambahkan, sinergi antara Polri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah NTB. Hal tersebut terlihat dalam pengamanan berbagai agenda strategis daerah, pengawalan program sosial, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Posisi Polri sangat setrategis dalam mengawal agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Kami di NTB sangat merasakan bentul bagaimana sinergitas Polri dalam mengawal pembangunan daerah,” ucap Isvie.
Karena itu politisi partai Golkar itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (ndi)
