PEMERINTAH Pusat memberikan surat peringatan (SP) I kepada 70 persen dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Pemberian surat peringatan ini menyusul ratusan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) belum memenuhi standar, sehingga pihak Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Dinas Kesehatan untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan Sertifikat Laik, Higiene, dan Sanitasi (SLHS).
Menindaklanjuti hal ini, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr. Drs. H. Fathul Gani, M.SI., memberikan warning terhadap 70 persen dapur tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari belum ada tindak lanjut dari surat peringatan yang diberikan oleh BGN, pihaknya mengancam akan menutup dapur tersebut.
“Kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada balasan, kita kasih SP2, kalau tujuh hari lagi juga tidak ada (tindak lanjut, res), kita tutup. Clear sudah,” tegas Asisten I Setda NTB ini, Kamis, 5 Februari 2026.
Berdasarkan data terakhir, jumlah dapur MBG di NTB mencapai lebih dari 600 unit. Dari data yang dipaparkan, terdapat ratusan SPPG yang masuk kategori bermasalah, dengan persoalan paling dominan pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit. Kemudian masalah SDM dan mutu gizi.
Sebagai kaki tangan pemerintah pusat di daerah, Pemprov NTB menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap SPPG yang telah menerima SP1. Meski memberikan ruang perbaikan, pemerintah daerah menegaskan SPPG untuk tidak menutup-nutupi berbagai temuan pelanggaran di lapangan. Setiap persoalan yang ditemukan akan dilaporkan secara terbuka sebagai bahan evaluasi bersama. “Buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Evaluasi dalam pelaksanaan MBG di NTB tidak hanya menyasar mitra pelaksana atau pengelola SPPG. Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi internal terhadap aparat dan petugas pendamping di lapangan. “Bukan hanya kita evaluasi para pelaku tetapi aparat kita termasuk petugas kita evaluasi juga,” katanya.
Fathul Gani juga memastikan tidak akan lepas tangan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. “Iya dong. Ini program nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB telah memberikan dampak ekonomi signifikan, termasuk menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Menurut Gubernur, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun. (era)
