Giri Menang (suarantb.com) – Ketidakhadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat (Lobar) dalam rapat kerja penting di Gedung DPRD Kabupaten Lobar menuai sorotan tajam. Rapat yang sedianya dijadwalkan untuk membahas langkah strategis penanganan bencana alam ini terpaksa ditunda lantaran para pemangku kebijakan utama tidak hadir di Aula Gedung Fraksi DPRD Lobar, Kamis (26/2/2026).
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi, menyatakan kekecewaannya atas sikap para pimpinan dinas yang hanya mengirimkan perwakilan yakni Sekretaris Dinas masing-masing. Padahal menurutnya, persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat di tengah cuaca ekstrem, sehingga kehadiran pengambil kebijakan bersifat mutlak untuk memastikan hasil rapat yang konkret.
Fauzi mengungkapkan bahwa undangan ini merupakan kali kedua bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun belum ada respons yang memuaskan dari kepala dinas terkait. Ketidakhadiran ini dianggap sebagai bentuk rendahnya rasa hormat terhadap lembaga legislatif yang sedang menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan publik.
“Jadi satu alasan penundaan itu saya lebih fokus ke Kalak (Kepala Pelaksana) BPBD. Kalak BPBD ini seingat saya ini undangan kedua. Undangan pertama tanpa respons sama sekali tanpa keterangan,” tegas Fauzi saat memimpin pertemuan tersebut.
Kekecewaannya kian memuncak karena dua instansi teknis lainnya, yakni Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), juga kompak tidak dihadiri oleh Kepala Dinas masing-masing. Baginya, rapat koordinasi ini sangat mendesak mengingat banyaknya pekerjaan rumah terkait perbaikan infrastruktur akibat bencana tahun lalu yang hingga kini belum tuntas dikerjakan.
Fauzi menyentil prioritas kinerja para kepala OPD yang dinilai lebih proaktif jika agenda pertemuan berkaitan dengan masalah anggaran daripada masalah kemanusiaan seperti penanganan bencana. Ia khawatir, jika rapat tetap dipaksakan hanya dengan kehadiran perwakilan, maka kualitas keputusan yang diambil tidak akan memiliki marwah dan kekuatan eksekusi di lapangan.
“Nanti pas bicarakan anggaran baru mereka yang proaktif ke kami. Tapi masalah bencana dan sebagainya, oke lah LH kita tahu sendiri Kadisnya ada di Jakarta, tapi dia kan dalam hal permasalahan ini tidak pada intinya. Kita mau pembahasan itu bukan pembahasan yang sekadar pembahasan, ini masalah bencana,” lanjut Fauzi.
Fauzi menjelaskan bahwa sinergi antara BPBD sebagai penyedia data dan strategi dengan Dinas PU sebagai eksekutor lapangan adalah kunci penanganan bencana. Tanpa kehadiran pimpinan BPBD, pihak legislatif maupun dinas teknis lainnya akan kehilangan arah dalam menentukan titik koordinat penanganan yang tepat.
Sementara itu, pihak BPBD melalui Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat mengatakan bahwa rapat dengan DPRD Lobar itu dihadiri oleh pihak Sekretaris Dinas karena saat bersamaan pimpinan juga turun penanganan bencana. “Yang hadir infonya pak Sekretaris,” ujarnya.
Pihak BPBD, ujarnya, saat ini sibuk menangani bencana, mulai dari jembatan putus di Sekotong Timur, jalan putus di Buwun Mas, jalan amblas di Desa Tempos Gerung, dan beberapa titik lainnya. (her)
