Dompu (Suara NTB) – Tenaga angkut sampah pada Dinas LH Kabupaten Dompu, sempat melakukan aksi mogok kerja akibat terbatasnya tenaga dan makin tingginya beban kerja. Hal itu terjadi pasca pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan larangan pengangkatan tenaga kontrak daerah.
Kepala Dinas LH Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, ST., pekan kemarin membenarkan,adanya aksi mogok kerja para tenaga angkut sampah beberapa waktu lalu. Mereka merasa beban kerjanya semakin berat pasca pengangkatan tenaga honorer sebagai PPPK Paruh Waktu. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga angkut sampah semakin terbatas.
Berdasarkan data bahwa hingga akhir 2025, tenaga angkut sampah sebanyak 51 orang, tetapi 9 orang statusnya honorer nondatabase,sehingga sekarang tinggal 42 orang.
“Karena merasa bebannya bertambah, mereka ini sempat mogok. Itulah sebabnya sampah sempat menumpuk. Bukan karena adanya peningkatan volume sampah berlebih saat puasa ramadan ini,” ungkapnya.
Ada usulan menarik tenaga penyapu jalan menjadi tenaga angkut sampah. Karena banyak tenaga angkut sampah sebelumnya pindah jadi tenaga penyapu, sehingga agak sulit. “Saya coba tawarkan ke mereka (tenaga angkut sampah) tambah tenaga atau tambah penghasilan. Mereka pilih tambah penghasilan,” ungkap Syaukani.
Petugas angkut sampah ini telah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Saat jadi honorer atau tenaga kontrak, mereka diupah Rp1 juta per bulan. Ketika jadi PPPK Paruh Waktu, penghasilannya sama. Namun, pekerjaannya bertambah akibat 9 orang tenaga kontrak non database tidak lagi bekerja. Kini mereka akan ditambah penghasilannya Rp250 ribu per bulan.
Ia menambahkan, tenaga angkut sampah ini mengoperasikan 9 unit mobil truk ritase hingga 13 kali angkutan, sehingga ada 3 unit dum truk yang harus jalan 2 kali dalam sehari. “Berdasarkan akhir Desember 2025, produksi sampah yang masuk ke TPA Lune sebanyak 62,23 ton per hari,” ungkapnya. (ula)
