Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ombudsman RI, Senin (2/3/2026). Rapat tersebut dilaksanakan menyusul temuan sejumlah kasus paket makanan yang disajikan oleh Satuan Penyelenggara Penyedia Gizi (SPPG) yang tidak layak konsumsi, seperti basi dan busuk, di SDN 2 Cakranegara dan SDN 34 Ampenan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kemungkinan pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) apabila ditemukan mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Anggota Satgas sekaligus Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan pemerintah daerah berharap insiden serupa tidak terulang kembali karena menyangkut kesehatan peserta didik.
“Kami berharap zero kasus serta peningkatan efektivitas kerja, baik dari pemerintah daerah maupun rekan-rekan SPPG, agar dapat memastikan standar gizi yang diharapkan benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, apabila seluruh pihak bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, maka MBG yang disalurkan dapat dipastikan memenuhi standar gizi serta aman dikonsumsi oleh peserta didik.
Karena itu, koordinasi dan pengawasan bersama seluruh pihak terkait perlu diperkuat agar pelaksanaan MBG di Kota Mataram ke depan berjalan lebih baik dan berkualitas demi menjamin kesehatan anak-anak.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut penting karena berbagai persoalan perlu dibahas secara bersama, tidak hanya melibatkan institusi pemerintah, tetapi juga lembaga independen seperti Ombudsman.
“Kami berharap Ombudsman dapat menyuarakan hasil pembahasan hari ini maupun hasil investigasinya,” katanya.
Ia menjelaskan, secara teknis SLHS merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yang dapat diintervensi sebagai upaya perbaikan oleh SPPG dalam penyelenggaraan MBG.
Emirald menyebutkan, kasus-kasus yang terjadi selama ini lebih mengarah pada persoalan kualitas makanan. Namun, sejauh ini tidak ditemukan kasus keracunan di Kota Mataram.
“Meski ada laporan, kami langsung melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan BBPOM untuk melakukan pemeriksaan sampel makanan. Hasilnya, tidak ada yang mengarah pada keracunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada masa Ramadan pola pengemasan makanan berubah menjadi makanan kering. Perubahan tersebut dinilai memunculkan sejumlah permasalahan.
Ke depan, Dinas Kesehatan akan meninjau kembali SLHS seluruh SPPG. Apabila secara administratif SLHS dinyatakan lengkap, tetapi dalam praktiknya ditemukan mekanisme yang tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka sertifikat tersebut akan dicabut.
“Kami tidak ingin kejadian ini terulang, apalagi sampai menimbulkan keracunan. Karena itu, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membuka kanal pengaduan,” pungkasnya. (pan)
