Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram mengungkapkan aktivitas operasional Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah kelurahan mulai berjalan meskipun sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi di masing-masing kelurahan.
Dari total 50 kelurahan di Kota Mataram, baru lima kelurahan yang telah memiliki lahan dan sedang dalam proses pembangunan kantor serta gerai KMP. Pemerintah juga meminta agar proses pembangunan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga koperasi segera memiliki pusat operasional tetap.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat terkait ketentuan luas lahan pembangunan kantor koperasi.
Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan sekitar 6 hingga 10 are untuk setiap kelurahan. Namun, ketentuan tersebut dinilai cukup sulit diterapkan di Kota Mataram yang memiliki keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk.
“Kami masih menunggu aturan baru dari pemerintah pusat terkait perubahan ukuran lahan yang sebelumnya ditetapkan sekitar 6 sampai 10 are di setiap kelurahan,” ujarnya, pekan kemarin.
Meski belum memiliki kantor permanen, Jimmy memastikan aktivitas KMP tetap berjalan dengan memanfaatkan kantor sementara di kantor lurah masing-masing. Pengurus koperasi juga mulai menjalankan aktivitas usaha sambil menunggu pembangunan gedung selesai.
“Memang kantor permanen belum ada, tetapi teman-teman pengurus sudah mulai menjalankan usaha masing-masing,” katanya.
Menurut Jimmy, pemerintah daerah terus mendorong agar keberadaan KMP tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pihaknya saat ini menggelar pelatihan bagi seluruh pengurus KMP untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan koperasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari di salah satu hotel di Kota Mataram.
Ia menjelaskan, pelatihan itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, administrasi usaha, hingga pengembangan jejaring usaha bersama pelaku UMKM di lingkungan masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar pengurus KMP masih membutuhkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan koperasi secara profesional.
“Selain meningkatkan keterampilan, pelatihan ini juga menjadi sarana edukasi bagi pengurus koperasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar bisa berkolaborasi dengan KMP,” jelasnya.
Jimmy menambahkan, pemerintah ingin koperasi di tingkat kelurahan dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga.
“Ini bagian dari upaya kami mendorong pengurus agar lebih aktif dan intens dalam mengelola KMP,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan tambahan pembangunan kantor dan gerai koperasi di luar lima kelurahan yang sudah berjalan, yakni Kelurahan Mandalika, Kelurahan Babakan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Ampenan Utara, dan Kelurahan Jempong Baru.
Dengan demikian, masih terdapat 45 kelurahan yang belum menunjukkan progres pembangunan kantor KMP karena terkendala penyediaan lahan.
Jimmy berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran terhadap aturan luas lahan agar pembangunan kantor koperasi dapat direalisasikan di seluruh kelurahan di Kota Mataram.
Selain itu, ia juga meminta pembangunan kantor koperasi di lima kelurahan yang saat ini sedang dikerjakan dapat dipercepat, mengingat proses pembangunan dilakukan oleh pihak TNI.
“Kalau bisa pembangunannya lebih dipercepat lagi supaya kantor koperasi segera bisa ditempati karena kami masih menunggu proses pengerjaan dari pihak yang membangun,” pungkasnya. (pan)
