Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah mengkaji ulang rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) agar lebih sesuai dengan kondisi daerah. Pasalnya, persyaratan dari pemerintah pusat mengharuskan penyediaan lahan seluas satu hektare dengan kapasitas pengolahan mencapai 300 ton sampah per hari.
Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan tim teknis saat ini sedang membahas sejumlah persyaratan proyek bersama pemerintah pusat. Pembahasan tersebut difokuskan pada penyesuaian skema pembangunan TPST agar pengelolaan sampah di Kota Mataram dapat berjalan efektif tanpa membebani anggaran daerah.
“Kami membahas beberapa persyaratan teknis bersama pemerintah pusat. Kami ingin skema pembangunan TPST lebih realistis dan sesuai kemampuan daerah,” ujarnya, Rabu 11 Maret 2026.
Pemkot Mataram berencana mengusulkan penyesuaian kapasitas pengolahan sampah. Standar awal dari pemerintah pusat menetapkan kapasitas TPST hingga 300 ton per hari.
Namun, DLH menilai kapasitas tersebut terlalu besar untuk tahap awal pengelolaan sampah di daerah. Pemerintah kota mempertimbangkan kapasitas sekitar 100 ton per hari agar operasional fasilitas dapat berjalan lebih efisien.
“Mungkin kapasitas tampung tidak sampai 300 ton. Kalau bisa sekitar 100 ton saja agar pengelolaan sampah di sini lebih realistis,” jelasnya.
Saat ini, produksi sampah di Kota Mataram mencapai sekitar 250 ton per hari. Untuk mengurangi volume tersebut, DLH telah menerapkan program Tempah Dedoro Organik di sejumlah lingkungan yang tersebar di 50 kelurahan.
Melalui program tersebut, sampah organik diolah di tingkat lingkungan sehingga diperkirakan mampu mengurangi volume sampah antara 60 hingga 80 ton setiap hari. Sisa sampah yang tidak terkelola melalui program tersebut nantinya menjadi target pengolahan di TPST modern yang direncanakan dibangun di Kebon Talo pada tahun ini.
DLH Mataram mencatat ketersediaan lahan untuk pembangunan TPST masih mencukupi. Namun, pemerintah kota menghadapi tantangan pada pembiayaan operasional tahunan setelah fasilitas tersebut mulai beroperasi.
Nizar mengaku bahwa pemerintah pusat memang menyediakan bantuan stimulan untuk pembangunan fisik. Namun, seluruh biaya operasional tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Karena itu, DLH memperkirakan operasional TPST dengan kapasitas 300 ton per hari yang membutuhkan anggaran sekitar Rp27,5 miliar per tahun.
“Angka itu hampir setara dengan target Pendapatan Asli Daerah dalam setahun. Karena itu, kami harus menghitung skema yang tepat agar pengelolaan sampah tetap berjalan tanpa menekan APBD,” pungkasnya. (pan)
