Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., mengakui dampak perang di timur Tengah akan dirasakan hingga daerah Kabupaten Dompu. Ancaman pemotongan anggaran dari pemerintah pusat masih membayangi pemerintah daerah (Pemda) Dompu yang tinggi ketergantungannya pada dana transfer pusat.
“Dengan kondisi saat ini, jangan pernah berpikir di masa depan tahun 2027 akan dikembalikan seperti sebelumnya jumlah dana transfer pusat ke daerah. Kendati itu ada dalam wacana sebelumnya. Tapi dengan perang saat ini, pemerintah pusat pasti akan memikir langkah saving anggaran sebagai antisipasi kondisi global,” ungkap Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE di kantornya, Rabu (25/3/2026).
Karenanya, Bupati mengingatkan semua pihak harus sadar akan kondisi ini. Sehingga penggunaan anggaran yang terbatas ini bisa optimal dan tepat sasaran bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.
Apalagi Kabupaten Dompu memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengoptimalkan program pembiayaan pusat untuk program pembangunan di daerah menjadi langkah tepat dalam mewujudkan pembangunan di daerah.
“Kita harus optimalkan semua program pusat untuk pembangunan di daerah. Kalau mau improvisasi, itu akan sulit dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” jelasnya.
Karenanya, program sekolah rakyat yang didanai Kementrian Sosial untuk memutus rangkai kemiskinan eksrim akan kembali diperjuangkan. Begitu juga dengan program – program di kementrian lainnya.
Terkait rencana penerapan Work From Home (WHF) atau bekerja dari rumah sehari dalam sepekan untuk menekan penggunaan energi dalam negeri, dikatakan Bambang, kebijakan itu masih dikaji pemerintah pusat. “Apapun kebijakan pusat nantinya, kita akan ikutinya,” jelasnya. (ula)
