Mataram (suarantb.com) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menanggapi keterlambatan pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk Maret 2026. Keterlambatan tersebut diduga karena pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memprioritaskan pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan pencairan gaji PPPK paruh waktu bergantung pada pengajuan dari masing-masing OPD. “Kemungkinan pimpinan OPD sebelumnya memprioritaskan THR, sehingga prosesnya sempat berpacu dengan waktu,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, sepanjang OPD mengajukan permintaan, BKD akan memproses pembayaran gaji. Pada Januari dan Februari 2026, misalnya, terdapat beberapa OPD yang belum membayarkan gaji pegawai karena belum mengajukan permintaan serta adanya kendala administrasi.
Ramayoga memastikan bahwa apabila OPD segera mengajukan permohonan pencairan gaji untuk Maret, pembayaran akan langsung diproses. “Insyaallah, jika diajukan sekarang, akan segera kami bayarkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu berbeda dengan PPPK penuh waktu. PPPK penuh waktu dianggarkan melalui belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu dialokasikan melalui belanja barang dan jasa yang bersifat kontraktual.
Dengan mekanisme tersebut, tenaga kontrak bekerja terlebih dahulu sebelum menerima gaji. Yoga mengakui, keterlambatan pembayaran masih kerap terjadi setiap bulan karena adanya masa transisi serta penyesuaian anggaran daerah.
Terkait solusi agar keterlambatan tidak terulang, ia menyebut hal itu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. “Jika pemerintah pusat menetapkan belanja gaji PPPK paruh waktu masuk dalam belanja pegawai, maka kami akan menyesuaikan ke skema tersebut,” pungkasnya. (pan)
