Dompu (Suara NTB) – Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk Kabupaten Dompu tahun 2025 yang dirilis Januari 2026 lalu berada di zona merah. Kondisi ini cukup memprihatinkan, terlebih nilai dengan zona merah ini tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSi di Dompu, Jumat (27/3/2026) mengaku nilai MCP KPK untuk Kabupaten Dompu masih berada di zona merah. Di NTB hanya ada beberapa daerah yang sudah di zona hijau termasuk Sumbawa Barat untuk daerah di Pulau Sumbawa.
“Ini menjadi tugas bersama, dan kami mendatangi perangkat daerah yang menjadi area intevensi penilaian untuk sama-sama bekerja maksimal, sehingga kita keluar dari zona merah minimal ke zona kuning,” ungkapnya.
Ada delapan area intervensi yang menjadi sasaran penilaian MCP KPK. Yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP. Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Desa. Dari delapan area intervensi ini mencakup 16 sasaran pencegahan dan 111 indikator. “Sebenarnya indikator-indikator penilaian sudah dilakukan, tapi terlambat diupload di aplikasi Jaga ID milik KPK,” jelasnya.
Saat ini, Inspektorat selaku koordinator di daerah akan mendorong dinas yang masih di zona merah. Sehingga lebih optimal meningkatkan kinerja layanannya dan mengikuti SOP yang ada. Ada beberapa OPD yang sudah zona hijau untuk MCP KPK seperti Bappeda, dan Dukcapil. “Tapi dilihat dari indikator keseluruhan secara keseluruhan kabupaten. Sektor pelayanan publik di Dinas Kesehatan, Dikpora, Pelayanan Satu Atap masih merah,” ungkap Jufri.
Jufri menargetkan, MCP KPK tahun 2026 ini Kabupaten Dompu keluar dari zona merah minimal ke zona kuning. Semua indicator penilaian terlaksana dengan baik dan buktikan dengan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga paling lambat November 2026 dimasukkan dalam aplikasi Jaga ID milik KPK.
Aplikasi ini untuk memantau, mengevaluasi, dan mengukur capaian kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Melalui pemantauan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dan mencegah terjadinya korupsi. (ula)
