RENCANA Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk menekan biaya bahan bakar minyak (BBM) melalui penggunaan sepeda sebagai kendaraan operasional dinas menuai tanggapan dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyatakan apresiasi terhadap upaya efisiensi tersebut, namun menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Isti menilai langkah Pemkot Mataram dalam mendorong penggunaan sepeda sebagai kendaraan operasional merupakan ide yang patut diapresiasi, terutama dalam konteks efisiensi anggaran dan penghematan BBM. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang komprehensif.
“Sebagai wakil masyarakat, kami mengapresiasi rencana-rencana pemerintah kota untuk efisiensi, termasuk penggunaan sepeda sebagai operasional dinas. Namun, perlu dikaji lebih teliti apakah benar kebijakan ini dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan bagi daerah,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu (29/3/2026).
Ketua DPD PKS Kota Mataram ini menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak bersifat sporadis atau tiba-tiba tanpa keberlanjutan yang jelas. Menurutnya, kebijakan yang tidak melalui kajian mendalam berisiko tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Jangan sampai kebijakan dibuat secara sporadis, tidak berkelanjutan, dan pada akhirnya tidak efektif. Karena itu, harus benar-benar dilakukan kajian yang mendalam sebelum diterapkan,” katanya.
Isti menegaskan komitmen Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Ia menyatakan pihaknya akan mendukung kebijakan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, namun tidak akan ragu untuk memberikan kritik apabila kebijakan tersebut dinilai sebaliknya.
“Ketika ada kebijakan yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah, tentu kami dukung. Namun, jika sebaliknya, kami juga akan mengkritisi sebagai bagian dari tugas pengawasan,” tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, DPRD, lanjut Isti, akan melakukan koordinasi dan verifikasi bersama pihak eksekutif. Langkah ini dinilai penting guna menghindari potensi pemborosan anggaran yang justru dapat membebani keuangan daerah.
Ia juga menyoroti aspek implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, kondisi geografis dan kebutuhan individu aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi pertimbangan utama.
“Kebijakan harus bijaksana. Tidak bisa dipukul rata, karena ada pegawai yang rumahnya jauh dari kantor, ada juga yang harus mengantar anak ke sekolah atau memiliki aktivitas lain. Jika dipaksakan menggunakan sepeda, justru bisa menjadi tidak efektif,” jelasnya. (fit)
