Selong (Suara NTB) – Warga Lombok Timur (Lotim) ramai-ramai melakukan perubahan status pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi mendapatkan bantuan sosial. Status pekerjaan dalam KTP ini diketahui berpengaruh pada tingkatan desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Banyak yang mengajukan perubahan, apalagi saat ada bantuan keuangan dari Pemkab Lotim beberapa waktu lalu,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur, Parihin, menjawab Suara NTB pekan lalu.
Dia mengungkapkan fenomena menarik sekaligus memusingkan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Banyak warga yang berbondong-bondong mengajukan perubahan status pekerjaan pada KTP elektronik dengan tujuan agar memenuhi syarat penerima bantuan.
Menurut Parihin, hal ini terjadi menyusul adanya perubahan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau perubahan desil, serta adanya kebijakan bantuan yang menyasar profesi tertentu.
“Informasinya karena perubahan desil, tapi bukan itu saja. Kemarin juga karena ada bantuan, termasuk untuk UMKM. Bantuan itu diprioritaskan untuk masyarakat petani dan buruh tani. Kalau wiraswasta itu kan tidak diberikan. Makanya pada ramai-ramai untuk mengubah status pekerjaannya,” ujar Parihin saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sempat membuat petugas di lapangan kewalahan. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil yang tersebar di masing-masing kecamatan dengan alasan hendak merubah alamat atau data kependudukan.
“Itu yang membuat kadang-kadang kemarin kita kelimpungan. Tapi alhamdulillah, saat ini sudah bisa berjalan normal,” imbuhnya.
Parihin menambahkan, pihaknya tidak serta-merta melayani semua permintaan perubahan tanpa bukti faktual di lapangan. Ada mekanisme yang harus dilalui untuk memastikan kebenaran data.
“Kita tidak serta-merta mengabulkan. Kita tunggu faktanya, misalkan dia benar-benar bekerja sebagai petani atau buruh atau tidak. Ada sebagian masyarakat yang membawa keterangan dari desa, sehingga bisa diproses. Namun situasinya sangat situasional kemarin,” terangnya.
Menyikapi tingginya antusiasme masyarakat yang ingin segera mendapatkan bantuan, Disdukcapil Lombok Timur pun menyiasatinya dengan memberikan solusi alternatif. Salah satunya dengan menerbitkan draf KTP bagi warga yang membutuhkan perubahan data secara cepat.
“Kemarin di Kecamatan Pringgabaya, kami berkomunikasi dengan penyalur bantuan. Artinya, kalau dia tidak bisa merubah KTP langsung aslinya karena keterbatasan blangko, kami buatkan draf KTP dengan perubahan status pekerjaan. Itu bisa kita berikan karena tidak mungkin mencetak fisik KTP untuk ratusan ribu orang,” jelas Parihin.
Parihin mengungkapkan bahwa kebijakan ini mengacu pada syarat bantuan dari pemerintah pusat yang membedakan penerima berdasarkan status pekerjaan, terutama dalam program bantuan pascapandemi Covid-19 dan bantuan untuk warga miskin.
“Termasuk untuk bantuan yang akan datang. Warga miskin itu kan syaratnya, makanya kita sesuaikan. Petani, buruh tani, yang akan dapat. Kalau wiraswasta itu tidak,” tegasnya.
Parihin berharap masyarakat tidak kembali melakukan perubahan data secara massal tanpa alasan yang jelas. “Apalagi besok akan ada 198.000 lagi yang diberikan bantuan oleh Pemda. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan dari kejadian kemarin, tidak sebanyak itu lagi yang mengajukan,” pungkasnya.
Ia mengimbau agar masyarakat bersikap jujur terkait status pekerjaannya. Disdukcapil akan terus berkolaborasi dengan dinas terkait dan pihak penyalur bantuan untuk memastikan validitas data penerima manfaat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Siti Aminah juga mempersilahkan warga yang merasa diri layak untuk mengajukan perubahan datanya. Pasalnya penentuan desil itu mengacu pada data kependudukan karena semua berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertuang dalam KTP.
Data penerima bansos yang ada saat ini ada ruang sanggah secara daring. Dipersilakan bagi yang melakukan penyanggahan dipastikan akan langsung direspons. (rus)
