FENOMENA mengejutkan terjadi di Lombok Timur (Lotim). Sejumlah warga dilaporkan berbondong-bondong mengajukan perubahan data kependudukan, khususnya pada kolom jenis pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Langkah ini diduga kuat dilakukan demi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial (bansos).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, angkat bicara. Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Among itu menilai kejadian ini seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Ini harusnya menjadi alarm bagi pemerintah,” tegas Among menjawab Suara NTB, Senin (30/3/2026). Among menyoroti ramainya warga yang mengubah status pekerjaan dari petani menjadi buruh tani, atau dari wiraswasta ke kategori lainnya.
Menurutnya, perubahan status pekerjaan yang terjadi secara massal mencerminkan adanya kemunduran ekonomi, meskipun data statistik menunjukkan angka pertumbuhan yang positif.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan, banyaknya warga berubah dari petani menjadi buruh tani ini kan kita mundur. Harusnya dari buruh tani menjadi wiraswasta atau dari buruh tani menjadi petani, itu artinya ada kemajuan ekonomi,” ujarnya.
Among juga menyoroti adanya potensi kesenjangan antara data statistik dengan realitas di lapangan. Ia menilai, tingginya antusiasme masyarakat mengubah status pekerjaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi bukti nyata yang tak bisa diabaikan.
Diketahui, data pertumbuhan ekonomi Lotim berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik sempat mencapai 6 persen. Walaupun statistiknya mencatat ada kenaikan 6 persen, tetapi masalahnya bukti keluhan di Dukcapil banyak yang merubah status untuk mengejar desil itu. Ini hal yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Among menyoroti faktor perubahan mentalitas masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah yang masif menyalurkan bansos turut memicu perubahan perilaku warga yang cenderung mencari kemudahan.
“Mungkin saja ada sedikit perubahan mental masyarakat karena perilaku pemerintah yang memberikan banyak bansos dan bantuan, sehingga masyarakat lebih berharap mendapatkan kemudahan seperti itu. Ini istilahnya pendidikan yang kurang baik. Masyarakat harusnya menjadi lebih tegar dan berusaha lebih,” pungkasnya.
DPRD Lotim berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan penyaluran bansos dan memastikan agar data penerima manfaat benar-benar tepat sasaran, sehingga tidak memicu perilaku masyarakat yang justru kontraproduktif terhadap semangat kemandirian ekonomi.
Seperti bantuan modal usaha UMKM Rp 20 miliar yang telah digelontorkan Pemkab Lotim beberapa waktu lalu. Semestinya program ini berhasil meningkatkan kemandirian masyarakat. Bantuan ini harusnya merubah prilaku menjadi mandiri, bukan menjadi pribadi yang hanya menunggu dan andalkan bantuan dari pemerintah. (rus)
