Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengukuhkan 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan. Acara yang berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (1/4/2026) itu dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Bupati mengingatkan kepada seluruh PNS soal tanggung jawab sebagai abdi negara.
Prosesi pelantikan turut disaksikan oleh Wakil Bupati H. Muh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah Lotim H.M. Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lotim.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menekankan, setelah resmi dilantik, para PNS memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa, negara, serta pelayanan kepada masyarakat. Ia berpesan agar seluruh aparatur senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan fokus pada pembangunan daerah.
“Dengan disumpah, saudara sudah kuat dan resmi menjadi pegawai. Saudara bertanggung jawab untuk bangsa dan negara, melayani masyarakat dengan baik. Utamakan kejujuran dan fokus membangun Lotim,” tegas Bupati.
Menariknya, dari 94 PNS yang baru dilantik, Bupati mengungkapkan bahwa hanya tujuh orang yang berasal dari golongan dua. Mayoritas dari mereka merupakan golongan III, yang ia sebut sebagai kaum intelektual.
“Anda adalah kaum intelektual. Curahkan pengetahuan Anda untuk melayani masyarakat. Janji yang telah diucapkan akan melekat pada diri saudara. Jika itu terjadi, maka tidak akan banyak beban ke depannya,” imbuhnya.
Terkait rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati menjelaskan bahwa perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terakhir dilakukan pada tahun 2024, sementara di tahun 2025 tidak ada rekrutmen. Mengenai rencana pembukaan rekrutmen ASN tahun 2026 ke depan, ia menyatakan masih menunggu aturan dari Pemerintah Pusat.
“Jadi kita tidak berani mengatakan tidak, dan tidak berani juga mengatakan iya. Tergantung bagaimana petunjuk dari pusat,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti keberadaan tenaga honorer non-database yang saat ini masih tersisa. Diketahui jumlahnya mencapai 1.600 lebih orang. Ia memastikan bahwa nasib mereka akan menjadi perhatian serius, terutama menunggu kebijakan pusat terkait pengangkatan menjadi PNS atau mekanisme lainnya, termasuk penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Yang jelas sekarang kita masih punya sisa honorer yang sifatnya non-database. Ini akan lebih kita perhatikan. Mereka yang kemudian terangkat jadi PNS, atau seperti kemarin ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Kalau maunya saya, yang paruh waktu menjadi penuh waktu. Tapi itu tergantung kebijakan pusat,” jelasnya.
Bupati Haerul mengakui bahwa kebutuhan ASN di Lombok Timur masih sangat besar. Berdasarkan data yang ada, terdapat kekurangan sekitar ribuan personel di seluruh dinas.
Ia juga membedakan beban anggaran antara PNS yang ditanggung negara dengan PPPK yang menjadi beban daerah. Harapannya, ke depan akan ada kebijakan sharing anggaran dari pusat terkait PPPK agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terbebani.
“Kalau mengandalkan PNS, mereka ditanggung negara. Kalau PPPK, kita menjadi beban berat. Harapan kita, untuk PPPK paruh waktu ini menjadi penuh waktu, nanti kita bisa dapat sharing dari pusat anggarannya biar tidak terbebani,” pungkas Bupati.
Pelantikan ini menandai bertambahnya kekuatan ASN di lingkungan Pemkab Lotim yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto menambahkan golongan III sebanyak 87 orang dan 7 orang golongan II. Adapun rinciannya, tenaga kesehatan 48 orang dan 46 orang tenata strategis lain. (rus)
