Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penggalian Potensi Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup provinsi serta kabupaten/kota se-NTB tahun 2026, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Budi Herman, sebagai bagian dari upaya strategis mendukung program prioritas pemerintah dan percepatan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi NTB ini menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi fiskal daerah.
“Penguatan fiskal melalui optimalisasi pajak daerah merupakan instrumen kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berbasis data agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara tepat dan berkeadilan.
Selain itu, penggalian potensi pajak daerah perlu dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan teknologi serta memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Pelatihan ini turut didukung pemerintah pusat dan mitra pembangunan sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan kapasitas aparatur.
Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, Endang Pancawardani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan.
“Ini merupakan program yang sangat baik karena bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama para mitra. Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan guna meningkatkan kompetensi ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Lead Program SKALA Provinsi NTB, Lalu Anja Kusuma, menilai pelatihan ini sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik. Beberapa waktu lalu Bapak Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD, mengingat adanya keterbatasan transfer ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus berupaya meningkatkan PAD, salah satunya melalui pajak dan retribusi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini sangat penting dalam mendukung upaya tersebut.
“Oleh sebab itu, pelatihan ini menjadi sangat relevan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan, Program SKALA siap mendukung penyusunan regulasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tambahnya. (r/ham)
