Mataram (suarantb.com) – Seleksi tiga calon Sekda NTB sudah mengerucut pada 3 nama. Yakni Abul Chair, Dr. Ahmad Saufi dan Dr. H. Ahsanul Khalik. Bahkan, tiga nama ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih 1 dan ditetapkan menjadi Sekda NTB definitif.
Meski demikian, di balik dinamika seleksi ini, ada satu misi besar yang menyatukan tiga calon ini, yakni reformasi birokrasi demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Tentunya, Pemprov NTB di bawah kepimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menegaskan jika posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif.
Dalam hal ini, pasangan Iqbal-Dinda membutuhkan “Dirigen” untuk mesin birokrasi dengan fokus pembenahan tata kelola, transparansi, dan efisiensi. Sementara dengan adanya Sekda ini, target yang harus dicapai adalah birokrasi yang melayani, bukan dilayani.
Berikut ini, profil tiga calon Sekda NTB.
Pertama, Abul Chair: Standar Tinggi Akuntabilitas
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ini merupakan pakar pengawasan keuangan negara. Abul Chair memiliki misi menjamin pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Artinya dengan pengalamannya berkarir di BPKP, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di lingkup Pemprov NTB harus dilakukan.
Tidak hanya itu, dirinya berupaya menghilangkan celah penyimpangan anggaran sejak dari hulu. Hal ini penting dilakukan agar aparatur dalam bekerja memiliki integritas dan tetap mengedepankan aturan yang sudah ditetapkan dalam bekerja.
Kedua, Dr. Ahmad Saufi: Membawa Standar Global
30 tahun pengalaman di level nasional dan internasional menjadikan putra Lombok ini ingin mengabdi di kampung halamannya. Dengan misi transformasi birokrasi agar lebih
lincah dan kompetitif merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk, menyelaraskan kebijakan NTB dengan visi strategis pusat menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
Ketiga Dr. H. Ahsanul Khalik: Agilitas dan Harmoni Daerah
Sebagai birokrat karier yang memahami detail pemerintahan daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB ini menekankan pentingnya kecepatan dan harmoni kerja.
Begitu juga dengan pengalamannya di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini akan fokus pada digitalisasi layanan publik, dan percepatan koordinasi antar-OPD.
Apa yang dilakukan ini memang sederhana tapi krusial, yakni memastikan kebijakan pimpinan langsung terasa dampaknya di tengah-tengah masyarakat.
Setelah tiga calon Sekda ini berada di tangan pemerintah pusat. Apa yang dicari? Tentunya yang dicari terhadap seorang pemimpin yang nanti akan menjadi dirigen di lingkup Pemprov NTB, harus memiliki integritas. Integritas yang memiliki rekam jejak tanpa cacat hukum.
Selain itu, memiliki kapasitas. Dalam hal ini, mampu membedah sumbatan birokrasi. Termasuk loyalitas pada visi, mengakselerasi program unggulan untuk rakyat.
Meski demikian, siapa pun yang terpilih sebagai Sekda NTB adalah satu hal yang tak bisa ditawar adalah reformasi birokrasi..Langkah ini menjadi kunci menuju pemerintahan yang lebih transparan, pelayanan publik yang responsif, daya saing daerah di level nasional dan global.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat siapa yang ditunjuk sebagai Sekda NTB. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah mengusulkan 3 nama sesuai dengan hasil seleksi yang digelar beberapa waktu lalu. (ham)
