Mataram (Suara NTB) – Pemerintah menjamin ketersediaan stok BBM subsidi imbas kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250. Kenaikan harga ini dipastikan tidak akan mempengaruhi stok BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Ia menjamin Pertamina akan menambah stok kedua jenis BBM tersebut di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di NTB.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samsudin pada Rabu, 10 Juni 2026.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk jangan sampai terjadi kekosongan stok BBM bersubsidi guna menghindari gejolak di tingkat masyarakat.
“Karena kalau yang bersubsidi naik, maka implikasinya besar lagi. Itu yang dijaga sama-sama oleh kita. Menjaga jangan sampai ada gejolak. Oleh karena itu Pertamina sudah menyampaikan kepada saya hasil koordinasinya. Insya Allah untuk Pertalite dan Biosolar akan ditambah pasokannya,” ujarnya.
Dia mengaku, kenaikan harga Pertamax dan produk BBM nonsubsidi lainnya merupakan imbas dari gejolak pasar global yang tidak menentu. Meski demikian, Pemprov NTB dan Pertamina berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.
“Ini kan terjadi kondisi yang tidak menentu di geopolitik global. Makanya mau tidak mau pemerintah menyesuaikan harganya,” katanya.
Menurutnya, meski mengalami kenaikan, ia menekankan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara harga dan ketersediaan pasokan BBM di lapangan. Untuk itu pihaknya meminta Pertamina memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang dapat memicu keresahan masyarakat.
“Oleh karena itu, saya minta ke teman-teman Pertamina akan tolong dipastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak ada kelangkaan. Dan jangan sampai ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan, harus betul-betul dari awal kita mitigasi. Harus koordinasi dengan kami di Pemprov, koordinasi dengan APH, agar supaya gejolak itu bisa kita antisipasi,” tegasnya.
Terkait jaminan stok Pertalite, ia menyatakan Pertamina telah memahami pola konsumsi masyarakat melalui sistem barcode yang diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi. Dia mengatakan, sistem barcode membantu memastikan subsidi BBM tepat sasaran, meskipun di beberapa SPBU masih menimbulkan antrean yang cukup panjang.
“Karena kalau beli Pertalite itu kan harus memakai barcode kan, jadi dia memastikan bahwa subsidi itu tetap sesuai sasaran. Kalau BBM memakai barcode memang nanti agak panjang sih antreannya,” pungkasnya.
Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.
Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar, Harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter. Maka harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. (era)
