Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa menyiapkan sebanyak 5.000 stiker untuk dipasang di rumah-rumah masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos). Baik di keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.
“5.000 stiker untuk tahap pertama ini kita pasang di empat kecamatan dengan enam desa dan di proses pemasangan kita juga akan libatkan TNI/Polri, perangkat desa dan tim dari Disos,” kata Kadisos melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah, kepada Suara NTB, Rabu (10/6).
Ia melanjutkan, pemasangan stiker tersebut dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data pasti para penerima bantuan tersebut layak atau tidaknya. Bahkan untuk pelaksanaannya dijadwalkan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni mendatang.
“Jadi, untuk pemasangan stiker itu kita sudah diberikan anggaran sekitar Rp200 juta dan tim akan mulai turun ke lapangan pada minggu ketiga bulan Juni mendatang,” ucapnya.
Empat kecamatan yang menjadi sasaran tersebut yakni, Kecamatan Utan, Moyo Hulu, Labuhan Badas, dan Lopok. Di kecamatan Labuhan Badas berada di Desa Karang Dima, Kecamatan Utan di Desa Pukat, Desa Leseng dan Lito di Kecamatan Moyo Hulu. Kemuidian, Desa Berora dan Pungkit di Kecamatan Lopok.
“Yang akan kita pasangi stiker ini merupakan rumah warga yang berada di desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem. Kami juga akan terus mendorong pemasangan stiker bagi masyarakat yang berada di desil 3 hingga 7,” ujarnya.
Opsi pemasangan stiker itu dilakukan setelah banyak menerima laporan dari kepala desa. Sebab hasil laporan dari beberapa kades tersebut banyak data-data para penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak dan berhak dalam desil 1 sampai 4 Kemiskinan ekstrem.
“Banyak laporan yang kita terkait penerima program tersebut, bahkan ada yang punya traktor 2 dan sepeda motor banyak tetapi mereka masih menerima bantuan sosial,” ucapnya.
Ia pun memastikan, pemerintah tidak “kejam” terkait pemasangan stiker tersebut, tetapi lebih kepada penyadaran kepada penerima yang dianggap tidak layak. Sehingga bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem bisa terbantu.
“Kita juga akan membawa berita acara, ketika ada yang keberatan ditempeli stiker tersebut bisa langsung kita buat berita acara bahwa dia mundur sebagai penerima bantuan,” terangnya.
Pemerintah pun tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang baik sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi gejolak di masyarakat.
“Kami tetap membuka ruang untuk opsi lain, kalau tidak dengan pemasangan stiker atau lainnya. Kami juga akan tetap mengambil langkah lebih lanjut dengan tetap melibatkan instansi lain,” tukasnya. (ils)
