Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sebanyak 2.942 program usul masyarakat kepada pemerintah daerah. Usulan program tersebut merupakan hasil rumusan dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Loteng yang diperoleh melalui kegiatan reses, kunjungan kerja serta interaksi langsung dengan masyarakat di seluruh daerah pemilihan (dapil).
Dokumen usulan pogram tersebut diserahkan langsung Wakil Ketua DPRD Loteng H. Lalu Sarjana kepada Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di Swiss Belcourt Hotel Lombok, Desa Tanak Awu, Rabu (8/4/2026).
Bidang infrastruktur menjadi yang paling banyak diusulkan mencapai 528 lebih usulan. Kemudian bidang pendidikan sebanyak 283 usulan, bidang ekonomi dan UMKM sebanyak 201 usulan serta bidang kesehatan 54 usulan. Sisanya, bidang lainnya sebanyak 1.876 lebih usulan.
“Dari jumlah usulan program tersebut memberikan pesan kuat bahwa masyarakat kita masih sangat membutuhkan yang namanya infrastruktur dasar yang layak dan merata, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng H. Lalu Sarjana.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Loteng dalam hal ini tentu memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, pihaknya berkomitmen terus mengawal usulan program yang ada agar bisa segera diwujudkan oleh pemerintah daerah.
Ia pun berharap Musrenbang RKPD tidak hanya sekadar agenda rutin tahunan. Tetapi bisa menjadi ruang demokrasi pembangunan, tempat bertemunya gagasan, aspirasi dan harapan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. “Di forum inilah kita diuji, apakah perencanaan yang kita susun benar-benar berpihak kepada rakyat atau sekadar menjadi dokumen administratif semata,” sebutnya.
Menyinggung banyaknya usulan program yang disampaikan ke pemerintah daerah, Sarjana mengatakan itu cerminan dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Jika ditelisik dan ditelaah lebih mendalam, apa yang diusulkan tersebut menunjukkan arah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah ini.
Lebih lanjut Sarjana menjelaskan, Pokir DPRD bukanlah sekadar daftar usulan. Namun, bagian integral dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan daerah ini. Karenanya pihaknya berharap agar dalam penyusunan RKPD tahun 2027, seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan Pokir DPRD tersebut secara substantif dalam program dan kegiatan prioritas.
Menyelaraskannya dengan perencanaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya visi pembangunan daerah. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada sekarang ini terutama anggaran daerah, memang tidak semua usulan dapat diakomodir. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penajaman skala prioritas program, sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan RKPD serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
Jangan sampai apa yang direncanakan tidak sejalan dengan apa yang dianggarkan dan apa yang dianggarkan tidak sepenuhnya dilaksanakan. “Di sinilah pentingnya komitmen kita bersama untuk menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau DPRD semata. Tetapi oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah ini,” tegas Bendahara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB ini.
Dalam hal ini DPRD Loteng juga tetap berjuang mencarikan sumber-sumber anggaran serta program yang bisa menjawab apa yang menjadi usulan masyarakat. Tidak hanya bergantung dari anggaran daerah saja. Karena pihaknya menyadari tanggung jawab membangun daerah ini adalah tanggung jawab bersama.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan cara biasa. Harus lebih terarah, terukur dan lebih berdampak. Tidak boleh lagi sekadar menyusun rencana, tetapi juga harus memastikan bahwa rencana tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Supaya tidak ada lagi kesenjangan pembangunan dan pembangunan hadir untuk seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkas anggota DPRD Loteng dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) ini. (kir/*)
