Mataram (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB berencana membangun kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB dalam rangka pemanfaatan energi terbarukan. Langkah ini menjadi salah satu cara mendukung pengembangan ekosistem produksi kendaraan listrik di NTB.
Sebagai informasi, sejumlah SMK di NTB memiliki program strategis dalam upaya pengembangan kendaraan listrik. Program tersebut yakni bengkel konversi.
Program tersebut memiliki peluang besar dalam mewujudkan kekuatan baru di NTB, dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Kepala ESDM Provinsi NTB, Samsudin mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di NTB. Upaya ini nantinya akan dilakukan melalui kerja sama multi pihak, salah satunya dengan Dinas Dikpora.
“Kalau secara umum kan pemanfaatan energi baru terbarukan sudah kita rancang dari lama. Cuma kalau sampai teknis pelaksanaan nanti kerja sama dengan teman-teman dari Dikpora untuk SMK-nya,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026) lalu.
Menurutnya, NTB memiliki potensi besar dalam hal keberadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Mulai dari energi angin, energi matahari, energi air, hingga energi panas bumi.
“Karena itu akan kita integrasikan, pasti kita akan harus kolaborasi dengan kementerian ESDM. Karena RUPTL-nya akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Pasti akan nanti ada kerjasama dengan para mitra baik swasta maupun pemerintah terutama BUMN, PT PLN,” tuturnya.
Memperbanyak Keberadaan SPKLU
Selain mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, Dinas ESDM juga berencana menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di NTB. Upaya ini merupakan wujud keseriusan Dinas ESDM untuk mempermudah serta memperluas mobilitas kendaraan listrik di NTB. Dengan keberadaan SPKLU di titik-titik strategis dan vital, aksesibilitas kendaraan listrik juga akan lebih luas.
Samsudin menyampaikan, Dinas ESDM terus mematangkan kerja sama dengan PT PLN untuk menyiapkan lokasi SPKLU nantinya. “Kami percepat sekarang. Tapi karena ini ‘’business to business’’, jadi kami akan memastikan bahwa lokasi yang memakai tanah Pemda harus kita apply (ajukan) dulu untuk bisa kita dikerjasamakan,” tuturnya.
Saat ini, jumlah SPKLU masih terbatas. Di Mataram sendiri, lokus SPKLU hanya di sejumlah tempat strategis seperti Kantor Gubernur, Lombok Epicentrum Mall, Kantor ESDM, Dinas Perhubungan dan beberapa lokasi lainnya. (sib)
