Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, menyoroti empat isu krusial yang berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga harus menjadi atensi pemerintah untuk diselesaikan.
“Persoalan krusial yang dihadapi masyarakat saat ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin pekan kemarin.
Isu krusial disebutkan Nanang, pertama tentang jeritan petani di tengah panen raya. Menurutnya, tingginya curah hujan dan minimnya fasilitas pengering menyebabkan kadar air jagung dan padi meningkat, sehingga harga jual hasil panen menurun.
Persoalan kedua yakni mengenai kelangkaan elpiji 3 kilogram yang selama ini sangat membebani ekonomi rumah tangga masyarakat. Pihaknya tengah mengupayakan penambahan kuota elpiji 3 kilogram serta distribusi harus diawasi secara ketat.
“Penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di tingkat pangkalan dan pengecer. Kami meminta tim pengawas menindak tegas pangkalan maupun pengecer yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Ia melanjutkan, persoalan ketiga yakni terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 21 desa pada tahun 2026. Nanang berharap seluruh ASN dan aparat desa bisa menjaga netralitas serta tidak menjadi pemain di balik layar.
“Pilkades harus berjalan jujur dan adil agar melahirkan pemimpin desa yang benar-benar ingin membangun desa, bukan hasil dari transaksi politik karena itu sangat merugikan bagi pembangunan di desa,” jelasnya.
Terakhir ia menegaskan komitmennya dalam mendukung gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. Menurut Nanang, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan bukan dimaksudkan untuk menghalangi mata pencaharian petani, tetapi untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menekan laju kerusakan hutan.
“Kami berkomitmen dan mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan. Kami juga menyatakan dukungan penuh terhadap program agroforestri sebagai solusi jangka panjang,” tambahannya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk kembali pada marwah pengabdian “Sabalong Samalewa”, menghilangkan ego sektoral antarinstansi, dan memperkuat kerja bersama demi kepentingan masyarakat. “Rakyat Sumbawa tidak butuh tumpukan laporan, mereka butuh bukti bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya. (ils)
