BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan pihaknya memastikan menindak tegas oknum aparatur yang terlibat dalam persoalan kafe ilegal di sejumlah wilayah. Sikap tegas Bupati ini, merespon adanya isu oknum yang membekingi kafe ilegal hingga kegiatan operasi pun diduga bocor.
“Jika oknum tersebut berasal dari aparat sipil atau lingkungan pemerintah daerah sendiri, maka penindakan tegas akan langsung diambil. Kalau di-backup oleh aparat sipil atau pemerintah Lombok Barat, pasti saya tindak. Yang berada di bawah wewenang saya, pasti saya ambil tindakan tegas,” tegasnya, kemarin.
Adanya penindakan tegas ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih tertib di Lobar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung sektor-sektor penting lainnya seperti pariwisata.
Pihaknya menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan penindakan tegas terhadap keberadaan cafe-cafe illegal yang saat ini masih banyak beroperasi dan tersebar di beberapa kecamatan di Lobar.
Karena keberadaan kafe-kafe ilegal ini jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda), sehingga Bupati Lombok Barat dengan tegas menyatakan Pemkab Lobar berkomitmen untuk menutup cafe ilegal di Lombok Barat.
“Kita tetap melakukan penindakan. Sebagai pemerintah, kita harus menindak secara aturan yang berlaku,” tegasnya.
Untuk mendukung langkah penindakan ini, Pemkab Lobar secara bertahap telah menambah jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Saat ini, setidaknya sudah ada tambahan 80 personel baru dari target total 150 personel yang direncanakan.” Makanya kita tambah personel Pol PP, biar penindakan terus dilakukan,” ujarnya.
Penambahan personel ini diikuti dengan pelatihan intensif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan fisik para anggota di lapangan. “Mereka harus dilatih dulu di Satpol PP, harus dilatih kesamaptaannya,” tambahnya.
Bupati menambahkan tantangan utama dalam penegakan Perda adalah kekonsistenan. Belajar dari pengalaman sebelumnya di mana pelanggaran sering berulang setelah dilakukan penindakan, pemerintah kini berencana melakukan operasi rutin secara berkala.
“Makanya saya minta terus menerus dilakukan, kalau satu atau dua bulan, mareka kembali buka, ditindak lagi dan barang-barang juga disita,” tegasnya.
Strategi yang diusung adalah penindakan berkelanjutan setiap dua atau tiga bulan sekali. Pemerintah meyakini bahwa dengan menyita alat-alat yang digunakan dalam aktivitas ilegal secara rutin, para pelanggar akan merasa jera dengan sendirinya.
Sebelumnya Satpol PP mengambil langkah tegas dalam menangani menjamurnya kafe dan karaoke ilegal di wilayahnya. Tidak lagi sekadar memberikan denda administratif, otoritas setempat kini menyiapkan sanksi pidana bagi pengelola yang membandel, terutama bagi mereka yang nekat merusak segel resmi aparat.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas evaluasi tindakan penertiban selama ini yang dinilai belum memberikan efek jera maksimal. Meski razia rutin dan penyitaan peralatan sering dilakukan, banyak pelaku usaha yang kembali beroperasi tak lama setelah ditindak.
Kasat Pol PP Lobar, I Ketut Rauh, menegaskan bahwa pola penanganan kafe tanpa izin kini memasuki cara baru yang lebih represif. Pihaknya tidak akan ragu untuk menyeret para pelanggar ke ranah hukum pidana jika ditemukan adanya unsur pembangkangan terhadap simbol negara.
“Kami akan melakukan penyegelan tempat usaha secara fisik. Jika segel tersebut nantinya dirusak atau dibuka secara paksa oleh pemilik, kami langsung melaporkannya ke Polresta Mataram. Tindakan tersebut sudah masuk dalam ranah tindak pidana perusakan segel aparat, bukan lagi sekadar pelanggaran Perda,” ujarnya.
Langkah ini juga didukung dengan penguatan internal organisasi. Saat ini, Satpol PP Lobar telah menambah 82 personel baru yang tengah menjalani penggemblengan fisik dan disiplin di bawah bimbingan Korps Brimob.
Penambahan personel ini diharapkan mampu memperkuat daya gedor petugas saat melakukan penegakan hukum di lapangan, terutama di wilayah-wilayah rawan di Lombok Barat.(her)
