Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa memastikan akan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait program “Sumbawa Hijau Lestari” untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.
“Kemarin sudah ada surat dari Bagian Ekonomi dan SDA Setda Sumbawa,untuk evaluasinya, tetapi untuk jadwal pelaksanaan kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, kepada Suara NTB, Kamis (23/4).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan berapa jumlah bibit tumbuh setelah ditanam termasuk melakukan penyulamam bibit yang mati. Meskipun untuk melihat hasil dari program tersebut, memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi evaluasi tetap dilakukan.
“Kita orientasinya menanam pohon dulu, karena di program ini ada dua penggalan kata kunci yakni hijau dan lestari tetapi tetap kita evaluasi. Lestarinya baru akan kita lakukan di tahun ketiga (2028),” ucapnya.
Pipin melanjutkan, di tahun 2026 program tersebut tetap akan berlanjut bahkan ada sekitar 265.000 bibit sengon yang ditanam di sejumlah titik. Sementara untuk pelaksanaan penanaman, pemerintah masih menunggu musim hujan berikutnya sehingga bibit yang ditanam tidak mati.
“Bibit sengon tersebut akan kita tanam di lokasi perhutanan sosial (PS) yang akan ditetapkan pemerintah. Masing-masing lokasi nantinya akan mendapatkan sekitar 400 bibit pohon per hektar,” ujarnya.
Ia menegaskan, bibit sengon yang akan ditanam tersebut, bukan pengadaan baru di tahun 2026 melainkan bibit sisa pengadaan tahun 2025 yang belum didistribusikan ke masyarakat untuk ditanam. Kendati demikian, bibit tersebut dipastikan siap tanam karena bibit ini dalam kondisi terawat.
“Bukan pengadaan baru untuk bibit tersebut, melainkan sisa tahun lalu. Tetapi kondisi bibitnya siap tanam semua karena tetap kita rawat dan tidak ada yang rusak,” jelasnya.
Program rehabilitasi 519 hektar PS ini dengan bibit sengon juga akan diintegrasikan dengan gerakan Sumbawa Hijau Lestari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga alam dan hutan termasuk akan memaksimalkan fungsi satgas pengamanan hutan yang sudah terbentuk.
“Kami berharap, melalui intervensi pusat dan pengawasan ketat seluruh kawasan PS kembali berfungsi sebagai hutan produksi sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tanpa merusak hutan,” ujarnya. (ils)
