Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga triwulan pertama tahun 2026 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di angka 9,21 persen atau sekitar Rp23.168.003.672,21 dari target yang ditetapkan Rp251. 480. 319. 895,00. Rendahnya serapan ini diklaim dipicu minimnya sumber daya manusia (SDM).
“Memang untuk realisasi triwulan pertama biasanya begitu, tetapi nanti triwulan keduanya kami optimis bisa meningkat dengan memaksimalkan potensi yang ada,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Hardianto ditemui wartawan pada, Rabu, 22 April 2026.
Anto melanjutkan, realisasi PAD yang masih rendah tersebut terjadi lantaran beberapa sektor pendapatan unggulan belum terdata secara maksimal. Hal itu terjadi karena upaya pendataan yang dilakukan pemerintah selama ini terkendala ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
“Memang untuk pendataan sektor PAD belum maksimal karena SDM yang kita miliki sangat terbatas. Kemarin ada rencana penempatan PPPK Paruh Waktu untuk tenaga pendataan, tetapi belum terealisasi,” ucapnya.
Ia menyebutkan, selama ini yang menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah masih sebatas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya listrik. Selain itu ada juga potensi dari pajak makan dan minum dan hotel. Sementara, sektor lain masih belum tergarap maksimal.
“Jadi untuk mengejar target itu, kami menggunakan strategi perang gerilya dengan turun langsung ke lapangan terutama pada sektor-sektor yang belum maksimal,” ucapnya.
Selain dari potensi tersebut, piutang dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan (PP) masih cukup tinggi. Pihaknya mengupayakan untuk menagih wajib pajak melalui verifikasi data dengan melibatkan 157 desa dan 8 kelurahan.
“Kita verifikasi data dulu sampai dengan data final, sehingga upaya penagihan bisa kita lakukan secara maksimal. Karena potensi dari PBB P2 masih cukup besar untuk kita tagih,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, adapun sumber yang menjadi penopang PAD tersebut yakni pajak daerah baru terealisasi 19,71 persen atau sekitar Rp18.064.951.825,00 dari target Rp91.647.578.388,00. Retribusi daerah dari target Rp134.914. 874.995, 00 dengan realisasi Rp4.558.829.379,14 atau sekitar 3,38 persen.
Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ditargetkan di angka Rp17.510.020.739, 00 realisasi hingga triwulan pertama masih 0 persen. Lain-lain PAD yang sah dari target yang ditetapkan pemerintah Rp7.407.845.337, 00 terealisasi baru di angka 7,35 persen atau sekitar 544. 222. 467, 07. (ils)
