Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, membutuhkan anggaran sekitar Rp20,2 miliar untuk menangani Kembatan Lito. Jembatan ini rusak pasca diterjang banjir bandang pada tahun 2024. Tahap verifikasi dan perencanaan telah dilakukan oleh Balai Jalan Nasional.
“Tahap verifikasi, justifikasi dari Balai Jalan Nasional (BJN) dan perencanaan detail sudah kita lakukan, tinggal menunggu informasi untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Muhammad Sofyan, kepada wartawan, Rabu (22/4).
Largo sapaan akrabnya melanjutkan, pemerintah masih menunggu penentuan mekanisme penanganan,apakah pengerjaannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau diserahkan ke pemerintah daerah.
“Tahapannya sudah kita lengkapi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta justifikasi dari BJN dan BNPB. Kita menunggu metode pelaksanaan nantinya,” ucapnya.
Pemerintah daerah telah merancang metode pembangunan jembatan ini dengan tipe jembatan gelagar (jenis jembatan yang menggunakan balok utama). Jembatan ini memiliki bentangan sekitar 20 meter dengan lebar 6 meter. Artinya, proses pembangunan tidak mengubah perencanaan sebelumnya.
“Jadi lebarnya tetap sama dengan posisi jembatan yang eksis saat ini, cuman tipenya saja yang berubah yang dianggap lebih kuat dan tahan ketika dihantam banjir bandang,” jelasnya.
Menurutnya seluruh dokumen dan data pendukung sudah lengkap dan telah diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk proses lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa proses administrasi di tingkat daerah sudah tuntas tinggal menunggu proses pelaksanaan pekerjaan.
“Tinggal kita menunggu proses pembangunannya saja, kalau untuk perencanaan dan kelengkapan dokumen lainnya sudah kita serahkan ke BNPB,” tukasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sukiman mendesak Pemkab Sumbawa, untuk segera merealisasikan penanganan jembatan yang rusak pasca diterjang banjir beberapa tahun lalu.
“Kita minta Pemda melalui dinas teknis, karena saya dengar akan menggunakan anggaran pusat. Jalur komunikasi teman BNPB untuk melakukan komunikasi dan koordinasi,” ucapnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, khawatir jika penanganannya lamban ditangani kerusakan akan semakin parah. Apalagi saat ini kata dia,sudah masuk tahun kedua dan belum memberikan progres yang signifikan.
“Kami khawatir kalau tidak segera ditangani maka akan lebih memperparah kondisi jembatan lantaran lambat ditangan,” ujarnya.
Sukiman menegaskan, penanganan segera Jembatan Lito penting karena merupakan akses utama untuk transportasi dan jalur ekonomi masyarakat . Selain itu, beberapa kecamatan lain juga menggunakan akses tersebut sebagai jalur transportasi serta aktifitas ekonomi.
“Kita minta Pemkab Sumbawa segera melakukan komunikasi, agar penanganan bisa segera terealisasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ils)
