Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengapresiasi kebijakan Pemda Lombok Utara yang tak ujug-ujug menerapkan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH ) bagi ASN. Lembaga legislatif sepakat, layanan publik di seluruh OPD masih memerlukan pendekatan offline atau tatap muka, ditambah akses masyarakat membutuhkan respons cepat guna mendorong perkembangan daerah ke arah positif.
Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, Sabtu (25/4/2026) mengungkapkan, sebagai daerah berkembang, pelayanan publik di Lombok Utara menuntut pendekatan efektif dan respon cepat. Pelayanan melalui tatap muka memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik dari sisi positif dalam hal kejelasan komunikasi.
“Dampak positif pelayanan tatap muka tentu menghadirkan interaksi dan komunikasi yang lebih efektif dan jelas bagi masyarakat. Penyelesaian masalah juga bisa diciptakan dengan lebih humanis,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan respons cepat dari unsur OPD pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Terlebih lagi, pelayanan dapat dilakukan dengan ramah dan sigap.
“Jangan lupa, di masyarakat kita juga terdapat kelompok rentan. Melalui pelayanan offline, kelompok masyarakat yang mungkin tidak familiar dengan teknologi atau penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan fisik, bisa terbantu,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menegaskan, Pemda Lombok Utara belum menerapkan WFH. Kendati sudah ada edaran dari Kementerian terkait, tetapi pertimbangan utama lebih diprioritaskan pada aspek efektivitas pelayanan publik.
“WFH belum kita bahas, karena bagaimana pun kami melihat sisi pentingnya kita hadir hari Jumat, sehingga untuk sementara tidak kita bahas dulu,” kata Bupati.
Diungkapkan, hadirnya ASN pada hari Jumat di tiap pekan, memiliki nilai strategis dalam menjaga kedisiplinan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. Namun, Bupati juga tak menutup kemungkinan untuk menyesuaikan dengan WFH setelah melihat dinamika di daerah.
“Kita tetap mengedepankan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam menentukan kebijakan kerja bagi ASN,” imbuhnya. (ari)
