Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, memastikan akan ada penambahan jumlah penerima program revitalisasi di 2026. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah 1.600 sekolah akan direvitalisasi sesuai program prioritas Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemendikdasmen, Ma’ruf, usai mengunjungi SMPN 16 Mataram, Selasa (28/4). “Tahun ini targetnya 1.600-an satuan pendidikan. Jadi ada peningkatan karena termasuk skala prioritas. Terutama untuk PAUD/TK, tadi saya dapat kabar masih ada slot yang harusnya bisa diisi. Mumpung ada dananya dan ada kesempatannya, kami harap masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin,” ujar Ma’ruf.
Ia menjelaskan, tujuan kunjungannya ke sejumlah sekolah di Mataram dalam rangka melihat langsung dampak program revitalisasi bagi satuan pendidikan di NTB. Menurutnya, revitalisasi tidak hanya dilihat dari perubahan fisik, tetapi juga dampaknya terhadap pembelajaran di kelas. Karena itu, keberadaan ruang kelas yang nyaman dan baru diharapkan meningkatkan kenyamanan belajar bagi peserta didik.
“Tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Sekolah supaya ini dirawat, karena adalah program yang tujuannya bisa bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana,” jelasnya.
Selain perbaikan ruang kelas, Ma’ruf juga menyoroti revitalisasi toilet bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN 2 Cakranegara. Keberadaan toilet ramah disabilitas itu, dinilai penting untuk memastikan sekolah jadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif adalah sekolah yang bukan hanya menerima siswa yang biasa, tetapi juga bisa menerima murid yang luar biasa. Karena semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
“Ini memang menjadi kebijakan dari kementerian bahwa toilet itu sudah disiapkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena salah satu program sekarang adalah bagaimana sekolah-sekolah itu bisa menjadi sekolah inklusif.,” terangnya.
Selain NTB, Ma’ruf membeberkan bahwa prioritas program revitalisasi tahun ini memang ditujukan bagi sekolah yang berada di wilayah tiga T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan juga daerah terdampak bencana seperti di Aceh dan Sumatra.
Sesuai arahan Presiden bahwa revitalisasi akan dilaksanakan dengan skema swakelola. Langkah tersebut diupayakan untuk memastikan sekolah tahu kebutuhan masing-masing.
“Tahun ini, anggaran yang tersedia adalah untuk merevitalisasi 10.000 lebih satuan pendidikan. Kalau tahun lalu target 10.000 bisa menjadi 11.000 hingga 16.000, tahun ini fokusnya ke daerah 3T,”
Ma’ruf meminta sekolah yang infrastruktur dan fasilitasnya terkendala, agar dapat mengajukan ke UPT Kemendikdasmen di daerah seperti Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) hingga di laman Kemendikdasmen itu sendiri. “Revitalisasi ini tidak turun langsung dari kementerian begitu saja. Pertama ada pengajuan dari kepala sekolah, kemudian dari dinas, lalu dirapatkan, disurvei, dan diverifikasi. Jadi bukan kementerian yang menunjuk secara tiba-tiba, tapi murni inisiatif daerah karena sekolah itu milik daerah,” pungkasnya. (Sib)
