Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) menegaskan akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melakukan kecurangan pada saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi memastikan pihaknya tetap melakukan pemantauan pada saat SPMB berlangsung. Jika ditemukan adanya sekolah yang menerapkan praktik titip menitip siswa, akan disanksi sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang tertuang dalam SPMB.
“Antisipasi kita dengan adanya regulasi yang kita keluarkan, yaitu petunjuk teknis SPMB. Semua harus berjalan sesuai aturan tersebut,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, tidak ada toleransi bagi sekolah yang melanggar ketentuan, termasuk menerima siswa di luar mekanisme resmi. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku. “Semua sudah diatur dalam juknis, termasuk konsekuensi bagi yang melanggar. Tentu ada sanksinya,” tegasnya.
Selain itu, menyinggung soal masih banyaknya jabatan Kepala Sekolah yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), Syamsul mengatakan masih menunggu proses penerimaan murid baru selesai secara menyeluruh. “SPMB kita tuntaskan dulu satu per satu. Untuk skema selanjutnya, kita belum bisa sampaikan karena masih menunggu proses ini selesai,” katanya.
Ia menyebut, pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah proses seleksi selesai. Untuk jumlah sekolah yang masih dipimpin Plt, ia mempersilakan untuk mengonfirmasi langsung ke data resmi di bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). “Kita selesaikan dulu tahun ajaran ini, baru kemudian dilakukan penempatan yang baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Keolahragaan (GTKTK), Disdikpora NTB, Muazzam mengatakan, rangkuman hasil tahapan demi tahapan yang telah dilalui peserta seleksi aka segera dirampungkan. Hasil seleksi mulai dari proses administrasi, wawancara dan computer assisted tes (CAT) akan diserahkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan.
Muazzam menambahkan, setelah tahapan seleksi itu selesai, pihaknya segera menyiapkan skema pengisian jabatan Kepsek yang lowong. Skema ini tidak hanya disiapkan bagi sekolah yang telah lama kosong, tetapi juga bagi kepala sekolah yang pension. Sebagai langkah awal, Disdikpora NTB akan menyiapkan data-data terkait kondisi dan kebutuhan sekolah. Data disiapkan sebagai bahan laporan ke pimpinan dan dasar kebijakan pengisian jabatan Kepsek. (era)
