Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) mengusulkan tiga desa untuk masuk dalam program Kampung Nelayan kepada pemerintah pusat pada tahun 2026 ini. Yakni Desa Kidang, Desa Mertak, serta Desa Kuta. Dari usulan tersebut dua desa berhasil lolos dalam pengusulan. Sementara satu desa lainnya yakni Desa Kidang, dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagai Kampung Nelayan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng H. Nurjahman, kepada Suara NTB, Rabu (29/4). Ditemuai di kantor Bupati Loteng, Nurjahman mengatakan, tidak lolosnya Desa Kidang dalam usulan program Kampung Nelayan dikarenakan masyarakatnya lebih banyak sebagai pembudidaya ikan. Bukan sebagai nelayan yang kegiatan utamanya menangkap ikan di laut.
Sementara Desa Mertak dan Desa Kuta yang masyarakatnya banyak yang memang murni sebagai nelayan, dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan lebih lanjut dalam program Kampung Nelayan. “Prosesnya sekarang kita menunggu survei lanjutan dari pemerintah pusat terkait usulan lokasi yang kita ajukan. Dan, kami sudah terima surat terkait rencana survei lokasi program Kampung Nelayan ini,” sebutnya.
Di NTB sendiri, sebutnya, kalau tidak salah ada empat kabupaten yang usulan lokasi kampung nelayannya dinyatakan memenuhi kriteria. Selain Loteng, ada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Bima.
Program Kampung Nelayan merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa setempat. Bentuk programnya mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan alat hingga pemberdayanaan nelayan setempat. Dengan seluruh proses pembangunan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Begitu pembangunan selesai, baru akan diserahkan ke pengurus KDMP di desa setempat. Untuk kemudian usaha yang akan dikembangkan dan dijalankan.
“Tapi bukan kampungnya yang direhab. Tetapi pemerintah memberikan nelayan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan usahanya. Seperti sampan, mesin, jarring hingga program usaha dan pemberdayaan nelayan,” ujarnya.
Saat ini Loteng sendiri baru memiliki satu Kampung Nelayan di Kelongkong Desa Bilenando. Proses pembangunan sarana dan prasarananya kini sudah selesai ditahun 2025 lalu. Dengan menghabiskan angaran sekitar Rp22 miliar. Tinggal sekarang menunggu proses serah terima ke KDMP setempat. Baru kemudian kegiatan usahanya bisa dimulai. “Semua aktivitas usahanya berkaitan dengan nelayan. Mulai dari kegiatan jual beli dan lain sebagainya,” imbuh Nurjahman.
Lebih lanjut Nurjahman menambahkan, keberadaan program Kampung Nelayan tersebut diharapkan bisa mendukung pergerakan ekonomi di desa setempat. Sekaligus membantu mengatasi persoalan atau hambatan yang dihadapi para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga para nelayan bisa tetap beraktifitas. Ekonomi di desa juga ikut bergerak. (kir)
