Mataram (Suara NTB) – Inspektur Kota Mataram yang baru dilantik, Drs. H. Mansur, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Kota Mataram sebagai daerah percontohan antikorupsi. Komitmen tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pernyataan itu disampaikan Mansur usai dilantik oleh Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, bersama sejumlah pejabat struktural lainnya, yakni Camat Ampenan dan Camat Mataram, pada Senin (4/5/2026).
Menurut Mansur, status Kota Mataram sebagai daerah percontohan antikorupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar simbol, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Integritas itu sebenarnya harus tertanam dari diri masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjaga diri dari perbuatan korupsi dan pelanggaran lainnya,” ujarnya.
Ia menekankan, upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Inspektorat. Semua OPD harus ikut berperan aktif dalam menjaga integritas dan mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing,” jelasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Mansur memastikan akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan objektivitas, khususnya dalam pelaksanaan audit dan pengawasan di lingkungan OPD. Ia berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tanpa intervensi.
“Insyaallah kita saling mengawasi. Yang jelas, saya akan bekerja maksimal sesuai dengan tugas yang diemban,” katanya.
Lebih lanjut, Mansur juga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja OPD sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi secara sistematis.
Ia menilai, berbagai capaian positif yang telah diraih Kota Mataram selama ini, termasuk predikat sebagai daerah percontohan antikorupsi, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid antarinstansi.
“Hal-hal baik yang sudah berjalan harus kita jaga dan tingkatkan. Ini bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, tetapi seluruh jajaran pemerintah daerah,” pungkasnya. (pan)
