Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Najmul Akhyar, SH., MH., menegaskan keterbukaan informasi dalam proses layanan publik tidak sekedar implementasi amanat Undang-undang. Lebih dari itu, keterbukaan informasi juga krusial untuk mencegah korupsi (KKN), mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Lombok Utara.
Hal tersebut dikemukakan Najmul Akhyar saat menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi Informasi NTB, di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).
Najmul mengatakan, KIP merupakan kewajiban badan publik pemerintah yang sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sejak awal memimpin Lombok Utara, dirinya senantiasa mengingatkan seluruh OPD untuk menyampaikan setiap program secara terbuka, baik melalui media sosial tiap OPD, maupun website milik pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam, S.H., menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi pascapelantikan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Hal ini penting guna memastikan implementasi keterbukaan informasi publik berjalan optimal di seluruh wilayah NTB,” ujar Sahnam.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas informasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong budaya transparansi yang berkelanjutan. (ari)
