Mataram (Suara NTB) – Anggota senator DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid memberikan antensi serius terkait dengan ancaman kekeringan disejumlah wilayah di Provinsi NTB pada musik kemarau ini. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dini sebelum sampai puncak kekeringan terjadi ditengah masyarakat NTB.
Dikatakan Mirah bahwa salah satu upaya antisipasi dini yang segera perlu dilakukan pemerintah. Dia mendorong percepatan distribusi pompa air ke wilayah-wilayah rawan kekeringan di NTB. Sebab dia mendapatkan laporan disejumlah titik telah mulai mengalami kekurangan air.
“Situasi ini tidak bisa ditunggu. Jika intervensi terlambat, dampaknya langsung ke produksi pangan dan pendapatan petani. Sehingga syaa minta pemerintah pusat dan daerah segera turun,” kata Mirah pada Selasa (6/5/2026).
Ia menilai, respons pemerintah masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Padahal, pengalaman musim kemarau sebelumnya menunjukkan keterlambatan distribusi sarana produksi kerap berujung pada turunnya luas tanam dan gagal panen di sejumlah wilayah.
Menurut dia, kebutuhan pompa air di NTB bukan lagi sekadar antisipasi, melainkan sudah memasuki fase mendesak, terutama di daerah dengan sistem irigasi terbatas dan bergantung pada tadah hujan.
Mirah kemudian mengingatkan, tanpa langkah cepat, NTB berpotensi mengalami penurunan produktivitas pangan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ketahanan pangan nasional. “Ketahanan pangan tidak bisa dijaga dengan pendekatan biasa. Ini butuh langkah luar biasa, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih jauh disampaikan anggota Senator muda ini, dia menyoroti masih lemahnya integrasi data antara pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan lokasi prioritas bantuan. “Akibatnya, distribusi pompa air berisiko tidak merata dan tidak menyentuh kelompok tani yang paling membutuhkan,” bebernya.
Anggota Komite II DPD RI itu juga menyinggung, pentingnya kesiapan menghadapi dinamika iklim seperti El Nino dan La Nina yang semakin sulit diprediksi. Dalam konteks ini, lanjut Mirah, peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai krusial, namun perlu diikuti dengan penerjemahan data iklim menjadi panduan praktis bagi petani. “Informasi cuaca harus sampai ke petani dalam bentuk yang bisa langsung dipakai untuk mengambil keputusan di lapangan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan distribusi bantuan yang ketat. “Masalahnya bukan hanya kurangnya alat, tetapi bagaimana alat itu benar-benar sampai, digunakan, dan memberi dampak,” kata Mirah.
Ia menegaskan, bahwa kemarau tidak boleh lagi direspons secara reaktif seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan melalui kebijakan yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada petani. “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita akan kembali bicara soal gagal panen dan kenaikan harga pangan. Ini yang harus dicegah,” pungkasnya. (ndi)
