Selong (Suara NTB) – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani terus menuai polemik. Terbaru, Sekretaris Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI) NTB, Imam Firmansyah, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap proyek tersebut. Bukan semata karena kepentingan usaha, melainkan dampak besar terhadap lingkungan dan kesiapan sumber daya manusia lokal.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri dengan tegas menolak pembangunan Kereta Gantung Rinjani. Proyek yang diwacanakan sejak akhir 2022 lalu itu tidak mendapat persetujuan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, pun menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif, Imam Firmansyah menjelaskan pandangannya dari dua sisi: organisasi dan pribadi selaku pelaku wisata. Dari sisi organisasi, APGI mengakui berat untuk memberikan pernyataan resmi karena akan berpengaruh luas. Namun, secara pribadi, ia melihat masalah yang lebih fundamental.
“Saya pribadi menolak, bukan karena berbentrokan dengan usaha saya, tetapi yang kami perhitungkan adalah berapa banyak area hutan nanti yang akan dibuka,” ujar Imam.
Imam mengungkapkan kekhawatiran utamanya berdasarkan dokumen proyek yang telah ia pelajari secara detail. Menurutnya, pembangunan kereta gantung tidak akan berdiri sendiri. Di setiap pilar dan area sekitar jalur, direncanakan pula pembangunan resort dan fasilitas penunjang lainnya.
Ia memperingatkan bahwa skala pembukaan lahan semasif itu tidak lagi bisa disebut sebagai kerusakan, melainkan eksploitasi. Padahal, jalur yang direncanakan berada di kawasan hutan lebat yang menjadi habitat penting bagi anggrek, flora khas Rinjani.
“Jalur kereta gantung itu sudah saya sisir, dan itu full hutan. Itu habitatnya untuk penangkaran anggrek. Kalau jadi dibangun, otomatis rusak. Mau dipindahkan ke mana? Ciri khas Rinjani kan rusak, anggrek. Percuma Rinjani menjadi tempat konservasi,” sesalnya.
Imam juga menyoroti kondisi saat ini di kaki Gunung Rinjani. Tanpa adanya kereta gantung pun, kawasan Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat sudah kerap mengalami banjir hanya karena hujan dengan intensitas kecil.
“Area Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, hujan dikit sudah banjir. Apalagi nanti jalurnya dari Lombok Tengah melipir ke kiri, tembusannya di atas Kumbi. Itu full hutan. Kalau hutan dibuka, dampak banjir pasti semakin parah,” jelasnya.
Menariknya, Imam justru menilai bahwa dari segi usaha jasa pendakian dan trekking, proyek kereta gantung tidak akan merugikan pelaku usaha lokal. Menurutnya, kereta gantung akan menyasar segmen pasar yang berbeda.
“Logikanya begini: saya punya uang banyak tapi tidak mau capek. Saya rela bayar Rp50 juta daripada harus trekking berhari-hari dengan biaya Rp10 juta. Itu segmen high class. Tidak ada pengusaha trekking yang dirugikan,” paparnya.
Kalaupun ada pergeseran, ia meyakini hanya sedikit dan tidak signifikan. “Siapa tahu bergeser ke sana? Ya kalau orang berani bayar mahal, enggak apa-apa. Pasti harga paket kereta gantung jauh lebih mahal dari trekking,” tambahnya.
Salah satu alasan penolakan yang paling mendasar adalah ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Imam menilai bahwa masyarakat Lombok belum siap mengoperasikan industri modern berskala besar seperti kereta gantung.
“Bukan menjatuhkan, tapi SDM kita memang masih jauh. Untuk menerima industri modern kayak kereta gantung, otomatis yang masuk pertama adalah tenaga kerja asing. Masyarakat lokal paling dapatnya sebagai buruh pada saat pembangunan, itu pun tidak semua,” ungkapnya.
Ia memprediksi bahwa proses perancangan, perakitan, hingga operasional akan didominasi tenaga asing. “Hanya dapat kerja beratnya saja,” katanya pahit.
Dari sudut pandang bisnis, Imam juga mempertanyakan keberanian pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepada investor. Proyek semacam ini, menurutnya, membutuhkan kontrak minimal 50 tahun agar investor bisa kembali modal.
“Saya sebagai pengusaha, kalau jadi investor, saya berani gelontorkan dana besar. Tapi kalau hanya 10 tahun, ngapain? Belum tentu modal kembali. Pasti saya minta 50 tahun,” ujarnya.
Namun, ia meragukan apakah Pemda atau Pemprov NTB berani memberikan jaminan pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. “Seandainya 20 tahun modal belum balik, investor pasti minta jaminan tanpa dipersulit. Dari pihak Pemda, berani kasih jaminan? Nggak berani lah. Ya otomatis,” tandasnya.
Imam mengaku akan bersyukur jika proyek kereta gantung Rinjani benar-benar batal. Ia menegaskan kembali bahwa penolakannya bukan karena kepentingan pribadi sebagai pengusaha trekking, melainkan karena dampak lingkungan yang masif dan ketimpangan sosial yang akan terjadi.
“Berarti sangat bersyukur itu batal. Tapi kalau berpengaruh ke pengusaha pendakian, saya berani bilang sedikit lah pengaruhnya. Tidak banyak,” pungkasnya.
Hijazi Noor, pelaku wisata sekaligus anggota Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) asal Lotim, menyampaikan bahwa para pelaku wisata pendakian Gunung Rinjani sangat bersyukur atas pembatalan proyek tersebut.
“Kami sangat bersyukur karena rencana pembangunan kereta gantung menuju Rinjani itu sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat pelaku wisata,” ujar Hijazi, Selasa (7/5/2026).
Menurutnya, selain tidak memihak pada pelaku usaha lokal, pembangunan kereta gantung jelas akan menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Rinjani yang selama ini dijaga kelestariannya.
Lebih jauh, Hijazi menjelaskan bahwa jika proyek itu tetap dilanjutkan, dampaknya akan langsung terasa pada perekonomian masyarakat sekitar. “Sangat disyukuri batal dibangun, karena kalau jadi pasti akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini aktivitas pendakian Gunung Rinjani telah banyak melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemandu gunung (guide) hingga para porter yang mengantarkan tamu ke puncak. Adanya jalur trekking Rinjani membuat masyarakat di sekitar gunung banyak mendapatkan kecipratan ekonomi dari aktivitas kunjungan wisata.
“Mulai dari transportasi, penginapan, jasa porter, hingga warung-warung kecil ikut menikmati aliran ekonomi dari para pendaki. Jika kereta gantung jadi dibangun, semua mata pencaharian itu terancam,” ungkapnya.
Mirzoan Ilhamdi alias Miing, pelaku wisata lainnya turut menyampaikan rasa syukurnya terhadap batalnya pembangunan kereta gantung Rinjani tersebut. Mantan Ketua APGI dua periode itu meyakini kalau jadi maka akan merusak ekosistem Rinjani.
Pelaku wisata seperti pada porter banyak yang akan mengeluh dan terancam tidak dapat rezeki dari aktivitas pendakian. Dia menganggap sangat tepat kalau dibatalkan. (rus)
