Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mulai menggeser fokus pembangunan literasi dari sekadar minat baca menuju penguatan literasi hukum dan politik. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
Hal ini tidak terlepas dari capaian NTB yang menempati peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan menjadi pijakan untuk masuk ke tahap literasi yang lebih substantif.
“Literasi tidak hanya soal membaca, tetapi bagaimana masyarakat dan aparatur memahami aturan serta proses kebijakan secara utuh. Sudah semestinya kita banyak bersyukur. Ini hasil kerja keras dan inovasi yang kita lakukan. Tidak sim salabin (instan, red) karena sebelumnya kita termasuk urutan bawah,’’ ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Ashari, SH., MH., pada Suara NTB, Jumat (8/5/2026).
Ia menegaskan, literasi hukum menjadi fondasi penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun kebijakan. Salah satu prinsip dasar yang harus dipahami adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Menurutnya, lemahnya pemahaman terhadap asas hukum kerap memicu lahirnya kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa dasar hukum yang kuat, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB ini.
Selain itu, tambahnya, literasi politik juga dinilai krusial untuk membangun demokrasi yang sehat. Ashari menilai, pemahaman politik masyarakat saat ini masih cenderung pragmatis dan hanya muncul saat momentum pemilu.
“Literasi politik adalah hak masyarakat. Mereka harus memahami alasan di balik setiap kebijakan, bukan hanya melihat hasilnya,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena politik uang yang masih terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi politik menjadi salah satu cara untuk menekan praktik tersebut.
Dalam implementasinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB memanfaatkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa dan kecamatan, serta menggandeng lebih dari 140 komunitas literasi di seluruh NTB.
Berbagai program edukatif seperti kemah literasi juga terus digencarkan untuk menjangkau berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga mahasiswa.
Ke depan, pemerintah daerah juga berencana meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, termasuk pembaruan koleksi buku dan studi komparasi ke luar negeri guna memperkuat intervensi literasi
Melalui penguatan literasi hukum dan politik, NTB menargetkan terbentuknya masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam proses demokrasi. (ham)
