Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat hingga akhir tahun 2025, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) sudah mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,09 miliar. Deviden ini diklaim mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun lalu.
“Kami sangat apresiasi capaian kinerja PT BPR NTB, karena sudah mampu berkontribusi maksimal bagi PAD. Kami juga akan tetap melakukan evaluasi atas capaian tersebut,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya kepada Suara NTB, Jumat (8/5).
Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2025 bahwa deviden BUMD itu, terus mengalami peningkatan. Bahkan berdasarkan data pada tahun buku 2024, bank plat merah itu mampu memberikan deviden Rp2,4 miliar dan di tahun 2025 menjadi Rp4,09 miliar. Pemkab Sumbawa memiliki penyertaan modal ke BPR NTB, mencapai sekitar Rp28,7 miliar. Nilai tersebut menjadikan Sumbawa terbesar kedua setelah Pemerintah Provinsi NTB,karena investasi daerah pada PT BPR NTB dinilai cukup strategis dan produktif.
“Tren kenaikan dividen setiap tahun menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah mampu memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi daerah,” ujarnya.
BUMD itu memberikan kontribusi terhadap PAD, pertumbuhan laba perusahaan juga terus menunjukkan tren positif, sehingga hal tersebut menjadi dasar penting bagi daerah untuk kembali mempertimbangkan penambahan penyertaan modal dalam 5 tahun kedepan.
“Tentu dengan capaian deviden ini menjadi pertimbangan kami untuk kembali melakukan penyertaan modal. Sesuai raperda yang saat ini sedang berproses sebesar 30 persen,” jelasnya.
Sementara, rencana PT BPR NTB untuk melakukan konversi menuju bank syariah lanjut Ivan, pemerintah daerah akan merespon baik. Langkah tersebut diproyeksikan akan semakin memperkuat daya saing perusahaan, memperluas pangsa pasar, serta mendukung pengembangan pembiayaan UMKM dan ekonomi daerah berbasis syariah.
“Kami berharap PT BPR NTB terus menjaga pertumbuhan kinerja, tata kelola perusahaan yang sehat, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika sektor jasa keuangan agar tetap menjadi salah satu instrumen strategis penguatan ekonomi daerah,” demikian kata dia. (ils)
