Mataram (Suara NTB) – Setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menyisakan banyak persoalan. Meski sudah dimenerapkan berbagai sistem penerimaan, proses PPDB di NTB tetap saja memperlihatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi peserta didik.
Melihat kondisi yang terus berulang tiap tahunnya, Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan mencoba mempelajari skema PPDB yang diberlakukan di Provinsi Jawa Timur yang dianggap sudah cukup berhasil. Dimana penerimaan peserta didik baru berjalan lebih tertata, adil, dan minim polemik.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Selamet, mengatakan kunjungan ke Jawa Timur tersebut menjadi momentum penting untuk menggali berbagai kebijakan pendidikan yang dinilai berhasil diterapkan di Jawa Timur, terutama dalam mengatur sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA.
“Kami banyak belajar di sina terutama terkait sistem penerimaan siswa baru di SMA. Setiap tahun biasanya selalu muncul persoalan saat PPDB, sehingga kami ingin mempelajari bagaimana Jawa Timur mengatur sistemnya agar lebih seimbang dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Made Selamet pada Jumat (15/5/2026).
Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengaturan jalur penerimaan siswa, mulai dari jalur domisili, prestasi hingga afirmasi. Menurut Made, keseimbangan kuota pada setiap jalur menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Kebijakan pemerintah Jawa Timur cukup baik karena mampu menyeimbangkan berbagai sistem penerimaan, baik afirmasi, prestasi maupun domisili. Ini yang sedang kami koordinasikan juga dengan Dinas Pendidikan di NTB,” katanya.
Politisi PDIP NTB itu juga menyoroti pentingnya membangun komitmen bersama antara DPRD dan Dinas Pendidikan untuk meminimalisasi praktik titipan siswa yang kerap menjadi persoalan setiap musim penerimaan murid baru.
“Banyak oknum pejabat sendiri juga membuat situasi menjadi rumit karena adanya titipan. Nah sekarang bagaimana mulai meminimalisasi hal seperti itu. Harus ada kesepahaman antara Dewan dan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Selain sistem PPDB, Komisi V DPRD NTB turut mempelajari strategi pemerataan kualitas sekolah di Jawa Timur. Menurutnya, pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan menjadi faktor penting untuk mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit tertentu.
“Kita belajar bagaimana sekolah-sekolah di Jawa Timur didukung fasilitas dan sarana yang lebih merata sehingga tidak semua masyarakat hanya mengejar sekolah tertentu,” ujarnya.
Tak hanya itu, kunjungan kerja tersebut juga menyoroti pengembangan pendidikan vokasi atau SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Made Selamet menilai pola koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja di Jawa Timur patut dicontoh, terutama dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“SMK jangan sampai justru menciptakan pengangguran. Di sini jurusan dibuka berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, seperti pariwisata dan IT yang memang sedang banyak dibutuhkan,” pungkasnya. (ndi)
