REALISASI investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kenaikan sgnifikan di banding tahun 2025 lalu. Tahun ini, realisasi investasi tembus hingga 17 persen. Capaian ini lebih tinggi 5 persen dibanding tahun 2025 lalu yang hanya sekitar 12 persen.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengaku optimis target investasi Rp68 triliun yang diberikan oleh Kementerian Investasi bisa terealisasi pada akhir tahun nanti.
“Kalau dulu kan hanya 12 persen. Sekarang meningkat signifikan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 17 Mei 2026.
Menurutnya, salah satu faktor meningkatnya data realisasi investasi tahun ini karena adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi. Salah satu alasan mengapa pelaku usaha lebih aktif melaporkan nilai investasi di tahun ini, lanjut Irnadi karena pihaknya kini aktif melakukan pendampingan kepada para pelaku investasi agar tertib melaporkan nilai investasi yang mereka kelola.
“Kalau sebelumnya kan mereka masih diam-diam saja. Kita sekarang ini sudah mulai pendampingan gitu dan kita jemput bola ke masing-masing pelaku investasi, perusahaan. Kita turun langsung lah gitu untuk membantu mereka melaporkan,” jelasnya.
Nilai investasi di NTB masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan sektor pertambangan tetap berada di posisi utama. Disusul oleh sektor pariwisata.
Menyinggung soal nilai total investasi jika dirupiahkan, Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengaku belum menghitung secara rinci. Namun, berdasarkan hitungan kasar 17 persen dari 68 triliun didapatkan nilai sekitar Rp11,56 triliun.
“Nah saya lupa jumlahnya itu berapa. Kita hitung saja dari 68 triliun kalau dibagi 17 persennya itu berapa. Ada angkanya di kantor, lupa saya,” akuinya.
Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB menghadapi tantangan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) di masing-masing kabupaten/kota yang belum rampung. RDTR ini sebagai dasar dalam menyusun acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan, pengendali pemanfaatan ruang, penentu intensitas ruang dan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Irnadi mengatakan, secara umum hampir semua wilayah di NTB belum merampungkan RDTR ini, padahal ini menjadi salah satu syarat dalam input perizinan di dalam Online Single Submission (OSS).
Jika RDTR ini belum rampung, sementara di wilayah tersebut menjadi target investasi maka izinnya tidak bisa dikeluarkan karena belum terdata dalam sistem.
“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan, kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.
Adapun untuk mencapai target 68 triliun, Mantan Kepala Samsat KLU ini kini mulai membidik beberapa jenis investasi, salah satunya terkait dengan rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.
Menurutnya, Gubernur Iqbal memberikan tugas khusus kepada pihaknya dalam mengawal investasi di daerah. Gubernur, sambungnya bersama calon investor sudah bertemu dan akan dilakukan tahapan selanjutnya dari investasi tersebut.
Pembangunan seaplane atau pesawat air ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas menuju Lombok, sehingga wisatawan yang dari Bali maupun dari NTT atau daerah lainnya bisa langsung menuju Lombok dengan menggunakan pesawat air itu.
“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” lanjutnya.
Selain seaplane, ada beberapa investasi yang dibidik termasuk pembangkit listrik, kemudian dari Berkah Energi Lombok yang nilai investasinya mencapai Rp3,1 triliun.
“Secara umum nilai investasinya ini besar-besar, kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti di April mulai akan dilakukan perizinan,” pungkasnya. (era)
