Mataram (Suara NTB) – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminudin, menyoroti masih tingginya ketergantungan petani tembakau di Pulau Lombok terhadap kayu bakar untuk proses pengovenan atau omprongan tembakau virginia Lombok.
Penggunaan bahan bakar kayu untuk omprongan tembakau telah berlangsung terlalu lama dan dikhawatirkan makin berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan.
Ketua APTI NTB Sahminudin mengatakan, penggunaan kayu sebagai bahan bakar omprongan seharusnya sudah bisa dikurangi karena teknologi alternatif sebenarnya telah tersedia. Namun, persoalan utama justru terletak pada minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem pendukung bagi petani.
Ia menyebut sedikitnya ada dua bahan bakar alternatif yang dinilai layak menggantikan kayu, yakni cangkang sawit dan cangkang kemiri. Kedua bahan tersebut dapat digunakan melalui tungku modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Teknologinya sudah ada. Tungkunya juga sudah ada. Yang belum ada itu keseriusan pemerintah untuk memastikan pasokan bahan bakunya tersedia,” tegasnya.
Sahminudin menilai Pemprov NTB sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk membantu transisi energi bagi petani tembakau. Ia mencontohkan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan tungku alternatif diperkirakan hanya sekitar Rp90 miliar hingga Rp100 miliar.
Jumlah itu dinilainya sangat kecil dibandingkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diterima NTB pada tahun lalu yang disebut mencapai hampir Rp700 miliar.
“Sudah 17 tahun petani bergantung pada kayu. Masa kebutuhan sekitar Rp100 miliar tidak bisa disisihkan? Padahal sejak 2010 total DBH-CHT yang diterima sudah lebih dari Rp5 triliun,” katanya.
Saat ini, kebutuhan kayu untuk omprongan sebagian besar masih dipenuhi dari kebun-kebun masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut tidak akan selesai jika pemerintah daerah tidak segera membangun rantai pasok energi alternatif secara terintegrasi.
Salah satu solusi yang ditawarkan APTI adalah kerja sama antar daerah dengan provinsi penghasil cangkang sawit maupun cangkang kemiri. Distribusinya dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun program Koperasi Merah Putih yang saat ini mulai dibentuk pemerintah.
“Kalau gubernur serius, kerja sama dengan daerah penghasil cangkang sawit bisa dilakukan. BUMDes bisa dilibatkan agar distribusi sampai ke petani,” katanya.
Menurut Sahminudin, petani sebenarnya juga tidak ingin terus bergantung pada kayu. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan akses terhadap tungku modern dan bahan bakar alternatif.
“Petani itu sadar kok. Mereka juga tidak mau terus pakai kayu, tapi alternatifnya belum tersedia,” katanya.
Ia mengungkapkan persoalan ini sudah berulang kali disampaikan APTI ke pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Bahkan aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Meski demikian, ia menilai implementasi di tingkat daerah masih belum berjalan optimal.
“Virginia FC itu hanya ada di Lombok, tidak ada di daerah lain di Indonesia. Harusnya ini dijaga serius karena menjadi harapan nasional. Jangan sampai industri tembakau jalan, tapi lingkungan kita yang dikorbankan,” pungkasnya. (bul)
