Taliwang (Suara NTB) – Kondisi Pelabuhan Lalar sangat memprihatinkan. Pelabuhan yang dibangun dengan anggaran mencapai puluhan miliar belum dimanfaatkan alias diduga mangkrak.
Kondisi fisik pada pelabuhan ini bisa dilihat mulai dari bangunannya sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian fasilitas pelabuhan yang terletak di Kecamatan Taliwang ini menimbulkan kesan kumuh. Gerbang, gedung administrasi, gudang, akses jalan dan sejumlah fasilitas lainnya terlihat ada saja kerusakannya. Baik itu sekedar plafon bocor, tembok terkelupas bahkan bagian-bagian yang bermaterial besi sudah mengalami pengeroposan akibat karat.
Fasilitas utama pelabuhan tak kalah miris kondisinya. Dermaga sandar kapal barang dan dermaga ponton untuk kapal penumpangnya pun terlihat ringkih. Strukturnya banyak yang sudah bengkok dan jauh dari standar layak pakai. Kondisi itu menimbulkan kesan bahwa aset bernilai besar tersebut tidak terawat secara maksimal.
Pelabuhan ini dibangun pada era pemerintahan Bupati KH. Zulkifli Muhadli atau Bupati pertama KSB. Saat itu, pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan skema multiyears atau tahun jamak yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pengikatan Pengalokasian Anggaran untuk Penyediaan Pelayanan Publik.
Berlandaskan payung hukum tersebut, sejak sekitar tahun 2010 dermaga ini pun mulai dibangun. Dengan skema anggaran tahun jamak, Pemda KSB menggelontorkan anggaran hingga mencapai puluhan miliar. Tidak saja lewat APBD, Pemda KSB bahkan sempat mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan.
Pemda KSB sebenarnya tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaan dermaga ini. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bahkan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola kawasan dermaga. Namun dalam praktiknya, keberadaan UPTD ini belum mampu menjalankan fungsi operasional dermaga sebagaimana mestinya.
Petugas UPTD lebih banyak menjalankan tugas penjagaan dan pengawasan kawasan dibanding mengoperasikan aktivitas pelabuhan. Hal itu disebabkan karena fasilitas dermaga dinilai masih jauh dari kategori layak operasi.
Menurut pihak UPTD Dermaga Labuhan Lalar yang enggan disebutkan namanya, persoalan utama bukan semata-mata karena kondisi bangunan yang mulai rusak. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni faktor alam dan karakter perairan di lokasi dermaga.
Otoritas setempat mengungkapkan bahwa posisi dermaga berada di kawasan dengan tantangan alam yang cukup berat. Angin kencang, arus laut yang kuat, serta gelombang besar menjadi hambatan utama sehingga dermaga dinilai belum aman untuk aktivitas kapal bersandar.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan kapal maupun penumpang apabila dermaga dipaksakan beroperasi. Faktor itulah yang hingga kini menjadi alasan utama belum difungsikannya Dermaga Labuhan Lalar secara optimal.
Keberadaan dermaga ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Namun di sisi lain, hingga bertahun-tahun setelah dibangun, manfaat ekonominya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini, Dermaga Labuhan Lalar seolah menjadi simbol proyek yang terhambat oleh persoalan perencanaan dan tantangan alam. Tanpa solusi konkret, bangunan itu terancam terus menua dan rusak sebelum sempat dimanfaatkan secara maksimal.(bug)
