Sumbawa Besar (Suara NTB) – Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pulau Sumbawa pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, membutuhkan anggaran sekitar Rp4,6 miliar untuk menangani sedimentasi sejumlah daerah irigasi di Pulau Sumbawa. Penanganan sedimentasi ini meliputi KSB, Sumbawa, Dompu, dan Bima.
“Jadi, kondisi daerah irigasi kita sangat kritis akibat sedimentasi dan butuh penanganan segera. Apalagi penanganan yang dilakukan selama ini hanya sebatas rambasan tumbuhan liar pada saluran,” kata Kepala Balai PSDA Sumbawa, Eko Rusdianto, ST., M.Eng. kepada Suara NTB, Rabu (20/5).
Eko merincikan, penanganan sedimentasi ini mulai dari wilayah Timur Pulau Sumbawa meliputi Bima dan Dompu. Kondisi sedimentasi di jaringan primernya sudah sangat parah bahkan dalam beberapa tahun terakhir hanya sebagian yang sudah diangkat sedimentasinya.
“Jadi, tidak hanya sedimentasi banyak juga DI kita berada di Bima yang sudah jebol dan runtuh seperti di daerah Sape yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan sampai saat ini sayap bendung dan jaringan belum bisa kita tangani,” ucapnya.
Untuk penanganan prioritas sedimentasi di tahun 2026 berada di Kabupaten Bima, Dompu, dan KSB. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, lebih kepada penanganan rekondisi karena beberapa tahun lalu sudah dilakukan penanganan.
“Kalau untuk penanganan sedimentasi di KSB kita butuh anggaran sekitar Rp1,6 miliar. Sementara di wilayah Bima dan Dompu karena ada 7 DI kita butuhkan anggaran sekitar Rp2,8 miliar,” ucapnya.
Penanganan yang dilakukan itupun masih bersifat darurat, karena masing-masing daerah irigasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta. Sementara untuk penanganan lanjutan terhadap daerah irigasi di Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta untuk menuntaskan pekerjaan sebelumnya.
“Kebutuhan anggaran itu hanya bersifat penanganan darurat saja, belum penanganan secara keseluruhan. Kalau untuk penanganan total kita butuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan dan pengangkatan sedimentasi ini dianggap sangat penting dilakukan. Karena tidak hanya untuk mengalirkan air hingga ke bagian hilir melainkan untuk mengetahui kondisi fisik daerah irigasi tersebut, layak dilakukan rekondisi atau hanya dilakukan perbaikan semata.
“Kita ambil contoh setelah kita lakukan pengangkatan sedimentasi di daerah irigasi Marente dan Buer Komplek Kecamatan Alas terlihat pasangan jaringan kita sudah sangat urgent untuk di rekondisi dan batu-batunya sudah lepas,” tambahnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sangat yakin dengan pemerintahan daerah periode 2025-2029 akan mampu meyelesaikan persoalan tersebut. “Kami sangat optimis pemimpin baru akan mampu mengatasi permasalahan irigasi secara khusus dan permasalahan sumber daya air secara umum, karena itu merupakan kebutuhan yang kita anggap mendesak,” tukasnya. (ils)
