Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB menerima audiensi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB, Rabu (20/5/2026). Audiensi tersebut tidak terlepas dari dampak isu dualisme dalam tubuh Partai Bulan Bintang yang terjadi baru-baru ini.
Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid yang menerima langsung audiensi pengurus DPW PBB NTB tersebut tidak menampik bahwa kedatangan Ketua DPW PBB NTB Nadirah bersama jajaran, menyampaikan dinamika kepengurusan internal DPW PBB NTB yang saat ini masih berproses.
Menanggapi dinamika kepengurusan DPW PBB NTB tersebut, Khuwailid, menegaskan, KPU pada prinsipnya hanya menerima dan memutakhirkan data kepengurusan partai politik berdasarkan dokumen dan data yang diinput melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Dalam kesempatan tersebut, pengurus PBB NTB juga meminta penjelasan terkait perkembangan regulasi kepemiluan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Khuwailid lantas menjelaskan bahwa berbagai putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi bahan diskusi dan kajian evaluasi kepemiluan. Ia kembali menegaskan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah praktik vote buying menjelang Pemilu.
Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU NTB Zuriati yang turut mendampingi menekankan pentingnya pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik melalui SIPOL secara berkelanjutan agar tahapan verifikasi partai politik mendatang dapat berjalan optimal.
Menyongsong tahapan verifikasi peserta pemilu 2029, mengimbau partai politik untuk memperkuat tata kelola organisasi dan tertib administrasi sejak dini sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. (ndi)
