Di banyak daerah, pembangunan sering kali terhambat karena kurangnya cita-cita, melainkan karena terbatasnya ruang fiskal untuk mewujudkan harapan masyarakat. Jalan yang ingin diperbaiki, irigasi yang ingin dibangun, layanan publik yang ingin ditingkatkan, hingga upaya mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja, semuanya membutuhkan kemampuan anggaran yang memadai agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di tengah tantangan itulah, Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur menjadi harapan penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB memiliki hak atas kurang salur DBH Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp616,02 miliar. Nilai tersebut bukan sekedar angka administratif dalam hubungan fiskal pusat dan daerah, tetapi memiliki makna besar bagi keberlanjutan pembangunan NTB dalam beberapa tahun ke depan.
Bagi masyarakat NTB, salah satu kebutuhan paling mendesak hari ini adalah penguatan infrastruktur jalan. Jalan bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi penghubung kehidupan masyarakat. Dari jalan yang baik, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, akses pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah, biaya logistik dapat ditekan, kawasan wisata berkembang, aktivitas ekonomi rakyat bergerak lebih cepat, dan dampaknya pada angka kemiskinan bisa diturunkan.
Karena itu, percepatan realisasi DBH kurang salur sesungguhnya dapat menjadi titik awal penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan secara lebih terencana dan berkelanjutan, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius. Sebagian mengalami kerusakan cukup berat, sementara sebagian lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, percepatan realisasi DBH kurang salur akan memberi ruang yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar tersebut.
Lebih dari sekedar penanganan jangka pendek, dana DBH kurang salur dapat menjadi fondasi awal bagi roadmap pembangunan infrastruktur jalan NTB secara bertahap pada periode 2027 hingga 2029. Dengan perencanaan yang terukur, penguatan fiskal daerah akan memungkinkan pembangunan jalan dilakukan secara lebih merata, berkesinambungan, dan memiliki dampak ekonomi jangka panjang.
Di Pulau Sumbawa, penguatan konektivitas jalan akan sangat mendukung kawasan pertanian, peternakan, perikanan, hingga potensi industri dan pariwisata yang terus tumbuh. Sementara di Pulau Lombok, pembangunan jalan yang lebih baik akan menopang kawasan wisata, pusat ekonomi, dan konektivitas antarwilayah penyangga pertumbuhan baru.
Karena itu, pembicaraan mengenai DBH kurang salur tidak boleh dipahami semata sebagai urusan administrasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, ia menyangkut harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkelanjutan.
Pemerintah pusat tentu memiliki mekanisme dan tata kelola fiskal nasional yang harus dijaga. Namun dalam semangat pembangunan nasional yang berkeadilan, perhatian terhadap daerah-daerah yang sedang bertumbuh seperti NTB menjadi sangat penting. Dukungan fiskal kepada daerah bukan hanya soal transfer anggaran, tetapi juga bentuk investasi negara terhadap pertumbuhan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kebutuhan penguatan fiskal daerah tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar percepatan realisasi DBH kurang salur dapat memperoleh perhatian yang optimal. Pengalaman dan jejaring nasional yang dimilikinya menjadi modal penting dalam menghadirkan komunikasi yang konstruktif demi memperkuat agenda pembangunan NTB di masa mendatang.
Langkah-langkah tersebut tentu memerlukan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat NTB. Akademisi, tokoh masyarakat, politisi, aktivis, dunia usaha, hingga masyarakat sipil perlu membangun optimisme kolektif bahwa penguatan fiskal daerah akan memberi dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan tersebut juga tidak berhenti pada kurang salur DBH Tahun 2023 dan 2024. Kurang salur DBH Tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses perhitungan pemerintah pusat diharapkan pula dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Kepastian fiskal semacam ini sangat penting agar pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan secara lebih matang, terukur, dan berkesinambungan.
Ke depan, pemerintah pusat juga diharapkan dapat membuka ruang-ruang kebijakan yang lebih adaptif dalam membantu daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dasar. Sebab ketika daerah memiliki ruang fiskal yang cukup, maka pembangunan dapat bergerak lebih cepat dan manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kekuatan anggaran, tetapi juga kekuatan kebersamaan, optimisme, dan do’a masyarakatnya. Dukungan moral rakyat NTB akan menjadi energi penting agar setiap ikhtiar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mendapat kemudahan dan keberhasilan.
Sebab jalan yang baik bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat dengan masa depan yang lebih sejahtera. Dan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, harapan besar itu dapat tumbuh menjadi fondasi bagi masa depan NTB yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih berkeadilan, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. (r/ham)
