Giri Menang (Suara NTB) – Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Lombok Barat (Lobar) tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian 2025 mencapai 82,75. Capaian Indeks ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian ini menempatkan Lobar pada posisi tertinggi di NTB dibanding 10 kabupaten/kota.
Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB itu diterima secara resmi oleh Pemkab, melalui surat nomor B/48/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Dalam surat itu diterangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.
Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi Indeks RB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 adalah 82,75. Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya,” terang Erwan Agus Purwanto, selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, hasil penilaian Kemenpan RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi 2025 untuk tahun 2026 ini, Lombok Barat mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya.
“Indeks reformasi birokrasi kita (Lobar) 82,75 naik dari sebelumnya 78,54. Dan Alhamdulillah tertinggi di NTB dengan deviasi yang juga tertinggi hingga 4,97,” sebutnya, pada Selasa (26/5/2026).
Dengan pencapaian ini, Infeks RB Lobar pun naik dari BB ke A-. Artinya dengan hasil penilaian ini, Pemerintahan Lobar sehat berdasarkan evaluasi Kemenpan RB. Melalui berbagai indikator yang dinilai. Berbagai indikator dalam penilaian Indeks RB ini, seperti pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang mencakup delapan area perubahan.
Hal ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kinerja yang dinilai oleh Kemenpan RB.
Terkait reward dari Kemenpan RB hasil capaian Pemkab Lobar ini, pihaknya belum tahu. Tapi yang jelas pihaknya berharap ada tambahan insentif fiskal daerah seperti yang diperoleh pada penghargaan Kemendagri creative financing. (her)
